Eksistensi.id, Samarinda– Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan keprihatinannya atas insiden longsor yang terjadi di area inlet Terowongan Samarinda. Deni menegaskan pentingnya kejelasan penyebab longsor serta langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa.
“Kami sejak awal sudah mengkhawatirkan kemiringan di area inlet. Ternyata benar, kekhawatiran itu terbukti,” ungkap Deni.
Menurutnya, informasi dari pihak kontraktor dan PPK menyebutkan bahwa potensi pergerakan tanah telah terdeteksi sejak awal 2025. Awalnya diprediksi terjadi dalam empat bulan, namun faktor alam mempercepat proses tersebut.
Longsor yang terjadi meskipun terowongan belum dibuka, menurut Deni, menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia menegaskan bahwa keselamatan publik harus menjadi prioritas dalam proyek konstruksi berskala besar seperti terowongan ini.
“Jangan sampai insiden ini berulang atau bahkan menyebar ke area lain. Harus ditangani tuntas,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Deni juga menyoroti pentingnya transparansi data teknis. Ia mengapresiasi penjelasan dari PUPR dan kontraktor yang mengklaim telah melakukan empat tahap penguatan struktur.
Meski begitu, ia meminta agar hasil penguatan tersebut diuji secara menyeluruh dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.
“Ini jadi pelajaran penting. Sistem pengawasan proyek strategis di Samarinda perlu dievaluasi total, supaya tak ada lagi kejadian yang bisa membahayakan masyarakat,” terangnya.
Insiden ini menambah catatan panjang tantangan dalam pembangunan infrastruktur di kota Tepian, yang membutuhkan pengawasan lebih ketat dan perencanaan yang matang.(ADV)
Penulis : Dita | Editor: Eka Mandiri