Menyikapi Tingginya Silpa Kaltim, Hamas Minta Perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah

Eksistensi.id Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hamas, menyampaikan keprihatinannya terkait tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tercatat lebih dari Rp 6 triliun pada akhir tahun anggaran 2023.

Menurut Hamas, angka Silpa yang sangat besar mencerminkan kurangnya efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang harus segera dibenahi.

“Besarnya Silpa ini menandakan bahwa pemerintah daerah belum berhasil mengelola anggaran dengan baik. Ini mengindikasikan adanya hambatan dalam perencanaan dan implementasi anggaran yang perlu segera diatasi,” ujar Hamas.

Hamas juga menyoroti pentingnya keselarasan antara program-program yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan visi-misi daerah.

Ia menilai besarnya Silpa merupakan indikator bahwa banyak program yang belum dilaksanakan secara optimal, serta adanya ketidakefektifan dalam kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Perencanaan dan implementasi program harus dilakukan dengan lebih matang dan terukur. Banyak program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, ini menunjukkan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SKPD sangat diperlukan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hamas menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal, ia menganggap perbaikan dalam sistem perencanaan dan pengawasan keuangan merupakan langkah yang sangat mendesak.

“Anggaran yang telah disetujui dalam APBD harusnya dapat direalisasikan dengan tepat. Masyarakat memiliki harapan besar, dan DPRD akan terus mengawasi agar anggaran ini digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Dengan besarnya anggaran yang tersedia dan tingginya harapan masyarakat, Hamas mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan dalam pengelolaan anggaran, agar kejadian tingginya Silpa ini tidak terulang di masa depan.

“Ini adalah saat yang tepat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga pada periode kepemimpinan Gubernur Kaltim 2025-2030, anggaran dapat terserap secara optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tutupnya.

Penulis Ainunnisa editor Redaksi eksistensi