Eksistensi.id, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mendorong pemerintah provinsi untuk segera mempertimbangkan pengadaan helikopter sebagai sarana vital dalam distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil yang selama ini menghadapi krisis pangan akibat sulitnya akses transportasi darat dan air.
“Ini bukan soal kemewahan, tapi soal kebutuhan mendesak dan kelayakan hidup warga di wilayah terisolasi. Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret,” katanya, Jumat (8/8/25).
Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat menjadi sorotan utama, di mana keterbatasan infrastruktur semakin parah terutama pada musim kemarau. Debit sungai yang surut hingga kering membuat distribusi logistik terhambat, sementara kondisi jalan darat yang belum memadai memperburuk akses ke wilayah tersebut.
“Dalam situasi seperti ini, satu-satunya jalur yang memungkinkan adalah udara. Sudah saatnya kita serius memikirkan pengadaan helikopter sebagai aset strategis yang bisa menjangkau wilayah yang sulit diakses,” ujar Hasanuddin.
Pengalaman Pemprov Kaltim di masa lalu menunjukkan bahwa penyewaan helikopter untuk distribusi bantuan ke wilayah terdampak krisis pernah dilakukan, dengan biaya mencapai Rp2 miliar.
Namun, Hasanuddin menegaskan pentingnya solusi jangka panjang dengan pengadaan helikopter sendiri agar lebih efektif dan efisien.
Tidak hanya untuk distribusi pangan, helikopter juga berperan penting dalam evakuasi medis, penanganan bencana, serta pengiriman alat pendidikan dan kesehatan ke pelosok daerah.
Menyadari besarnya biaya pengadaan dan operasional, Hasanuddin mengusulkan agar pembiayaan dilakukan melalui sinergi dengan pihak swasta, khususnya melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Banyak perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim, dan sudah seharusnya mereka berkontribusi pada keberlangsungan hidup masyarakat sekitar,” tuturnya.
Usulan ini muncul di tengah lonjakan harga pangan yang cukup drastis akibat krisis distribusi. Di Mahakam Ulu, harga beras premium sempat menyentuh angka Rp1 juta per karung 25 kilogram, yang sangat memberatkan masyarakat setempat.
“Pemerintah tidak bisa hanya menunggu. Harus ada langkah konkret untuk menjamin kebutuhan dasar warga di wilayah terpencil,” tegas Hasanuddin.(ADV)