Eksistensi.id, Samarinda– Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, kembali menyoroti masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik.
Meski telah berkiprah lebih dari 10 tahun di parlemen, ia mengakui bahwa pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan di DPRD masih belum setara dengan peran laki-laki.
“Selama ini kita memang sudah diberi ruang, tapi belum sepenuhnya mendapat porsi pengaruh yang ideal dalam kebijakan. Ini pekerjaan panjang yang butuh keberlanjutan,” ucapnya.
Ia menilai bahwa ketimpangan ini tak lepas dari persoalan struktural yang harus dijawab dengan pendidikan politik dan penguatan kapasitas perempuan sejak dini.
Menurutnya, pendidikan yang inklusif akan membangun kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, yang secara langsung dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.
Lebih lanjut, Sri Puji menekankan perlunya komitmen nyata dalam implementasi kebijakan afirmatif, seperti kuota 30 persen perempuan di lembaga legislatif.
Menurutnya, kebijakan afirmasi bukan hanya angka simbolik, tetapi harus didorong dengan sistem pendukung agar perempuan bisa berdaya secara maksimal.
“Kesetaraan gender tak cukup dijadikan jargon. Harus ada sistem yang mendukung agar perempuan bisa terlibat penuh, bukan hanya hadir secara administratif,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan harapannya agar ke depan, makin banyak perempuan yang masuk ke ranah politik, tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai pengambil keputusan strategis yang mampu mendorong pembangunan lebih adil dan berpihak pada semua kelompok masyarakat.
“Perempuan harus punya ruang yang sama dalam menentukan arah pembangunan. Negara yang adil dimulai dari keterlibatan semua pihak, termasuk perempuan,” pungkasnya.(ADV)
Penulis : Nurfa | Editor: Eka Mandiri
Users Today : 129
Users Yesterday : 162
Views Today : 744
Total views : 142834
Who's Online : 1
