Mulai Desember, Mahasiswa Semester Tiga Bisa Ajukan Bantuan Gratispol Secara Daring

Eksistensi.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemrov Kaltim) memastikan tahap pendaftaran bantuan pendidikan Gratispol untuk mahasiswa yang telah memasuki semester tiga akan segera dimulai pada Desember 2025. Seluruh proses pengajuan disiapkan melalui sistem online agar lebih mudah diakses.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Dasmiah, mengingatkan mahasiswa untuk menyiapkan berkas sejak jauh hari, mengingat tahapan verifikasi yang cukup ketat.

“Pendaftaran dilakukan melalui situs resmi Gratispol. Tahun depan jumlah penerima akan ditambah, jadi mahasiswa perlu mempersiapkan dokumen mereka sebaik mungkin,” tutur Dasmiah, Senin (1/12/2025).

Pemprov menargetkan daftar penerima bantuan dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) pada minggu ketiga Desember 2025. Dengan jadwal tersebut, pencairan dana diharapkan dapat segera dilakukan pada Januari 2026 agar mahasiswa dapat memanfaatkannya sejak awal semester.

Ia menekankan bahwa proses hanya dapat berjalan jika mahasiswa mendaftar secara aktif.

“Pemerintah tidak dapat memproses pengajuan tanpa pendaftaran resmi. Mahasiswa harus mengirimkan berkasnya terlebih dahulu sebelum kami bisa menindaklanjuti,” jelasnya.

Menurut Dasmiah, sejumlah kendala teknis sering muncul dari kesalahan administrasi mahasiswa sendiri. Salah satunya adalah penggunaan materai yang tidak sesuai aturan.

“Persyaratan meminta lima materai yang berbeda. Jika ada yang menggunakan materai sama berulang kali, sistem akan menolak dan pendaftar bisa gagal verifikasi,” ungkapnya.

Kesalahan identitas juga menjadi isu berulang, terutama ketidakcocokan data NIK dan dokumen pendukung lainnya.

“Kelalaian kecil seperti salah mengetik NIK atau mengunggah dokumen yang tidak sesuai menjadi penyebab paling umum gagalnya berkas,” tambahnya.

Sementara itu, Pemprov Kaltim juga meminta perguruan tinggi untuk berperan aktif mendukung pelaksanaan Gratispol. Dasmiah menegaskan bahwa kampus tidak diperbolehkan memungut UKT lebih dulu dari mahasiswa yang sedang mengajukan program ini.

“Kami berharap seluruh kampus dapat bekerja sama, baik negeri maupun swasta. Ini langkah bersama untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan,” tutupnya.(ADV/Nurfa)