Novan: Pemerintah Wajib Hadir Ringankan Beban Seragam Khas Sekolah

Eksistensi.id, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menegaskan perlunya campur tangan pemerintah dalam menekan biaya pendidikan non-akademik, khususnya pengadaan seragam sekolah yang memiliki desain khusus seperti batik dan pakaian olahraga.

Ia menyebut, banyak keluarga kurang mampu terpaksa mengeluarkan biaya tinggi karena dua jenis seragam tersebut tidak tersedia di pasaran umum dan hanya bisa diperoleh melalui koperasi sekolah.

“Ini bukan soal pakaian putih biru atau pramuka yang banyak dijual di toko. Tapi seragam khas, seperti batik sekolah atau baju olahraga, yang hanya dijual terbatas dan harganya sulit dikontrol,” ujar Novan.

Menurutnya, ketidakhadiran regulasi soal harga dan distribusi membuka peluang terjadinya praktik tidak adil di lingkungan sekolah. Beberapa koperasi dinilai memanfaatkan ketergantungan orang tua terhadap barang wajib itu dengan mematok harga di luar batas wajar.

“Tanpa intervensi pemerintah, koperasi bisa menjual sesuka hati. Ini menyulitkan terutama bagi siswa dari jalur afirmasi,” tegasnya.

Novan juga menyoroti praktik penjualan item-item tambahan di sekolah, seperti sampul rapor, tes psikologi, hingga asuransi yang sifatnya tidak esensial.

Ia menilai, beban semacam ini perlu dikaji ulang, apalagi jika siswa sudah dilindungi oleh program asuransi kesehatan pemerintah seperti BPJS.

“Kita harus berhenti menjadikan koperasi sekolah sebagai ladang bisnis. Fungsi utamanya adalah mendukung kebutuhan siswa, bukan memberatkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mendorong agar Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan anggaran khusus untuk membantu pengadaan seragam khas bagi siswa dari keluarga tidak mampu, terutama mereka yang masuk melalui jalur afirmasi.

Menurutnya, kebijakan ini akan berdampak langsung pada pemerataan akses pendidikan.

“Langkah sederhana seperti ini bisa menghapus stigma dan kesenjangan di lingkungan sekolah. Pemerintah harus mulai dari hal-hal yang konkret dan menyentuh langsung masyarakat,” ucapnya.

DPRD, kata Novan, siap mengawal dari sisi penganggaran dan regulasi. Ia juga mendukung penuh langkah Dinas Pendidikan yang sedang menyusun skema subsidi kebutuhan siswa, dengan harapan agar program ini tidak berhenti di meja perencanaan.

“Fokuskan dulu pada yang paling mendesak. Setelah siswa afirmasi tertangani, kita bisa perluas cakupan bantuan di anggaran berikutnya,” pungkasnya.(ADV)