Nurhadi: Balikpapan Tak Bisa Sendiri Tampung Tamu IKN, Pemerintah Pusat Harus Hadir

Eksistensi.id, Samarinda — Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nurhadi, mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan membantu Kota Balikpapan yang kini mulai kewalahan dalam menampung lonjakan kunjungan tamu menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia menilai beban anggaran daerah tak sebanding dengan peran strategis Balikpapan sebagai gerbang utama IKN.

“Pemerintah kota sudah mulai kewalahan. Balikpapan menjadi pintu masuk utama menuju IKN, dan itu membawa dampak langsung terhadap beban anggaran. Ini tidak bisa ditanggung sendiri oleh daerah,” ujar Nurhadi, Jumat (20/6/25).

Menurutnya, gelombang kunjungan dari tamu dalam maupun luar negeri yang masuk melalui Balikpapan semakin tinggi seiring dengan percepatan pembangunan IKN.

Meskipun sektor perhotelan mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), beban biaya non-komersial seperti konsumsi, protokoler, dan operasional terus membengkak.

“Hotel dan penginapan memang ramai, tapi sektor-sektor lain seperti konsumsi, pelayanan, dan penyambutan jadi tanggungan pemda. Ini yang memberatkan,” jelasnya.

Nurhadi menilai, situasi ini menuntut koordinasi yang lebih serius antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat.

Ia menyarankan agar Gubernur Kaltim segera melakukan langkah diplomasi anggaran melalui jalur resmi, termasuk dengan melibatkan DPR RI dan kementerian teknis terkait.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim melalui Komisi II akan mendorong agar dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, seluruh pihak strategis seperti Bappenas, Bappeda, dan kementerian sektoral ikut dilibatkan.

“Kita perlu pemetaan yang jelas soal arah pembangunan IKN dan bagaimana Balikpapan tidak hanya menjadi penyangga, tapi juga mendapat nilai strategis nasional. Ini menyangkut keadilan fiskal,” ungkapnya.

Dalam pandangannya, Balikpapan bukan sekadar kota perlintasan, tapi wajah awal yang dilihat siapa pun sebelum memasuki IKN.

Maka, pembenahan dan dukungan terhadap Balikpapan harus menjadi bagian dari strategi nasional, bukan hanya kebijakan daerah.

“Kalau Balikpapan dibiarkan menanggung sendiri beban ini, maka yang dirugikan bukan hanya kota ini, tapi juga citra IKN secara keseluruhan. Pemerintah pusat harus hadir,” pungkas Nurhadi.(ADV DPRD KALTIM)

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi