Nurhadi Desak Aksi Konkret Atasi Krisis Layanan Publik di Balikpapan Timur

Eksistensi.id, Samarinda — Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi, mengkritik lambatnya realisasi pembangunan layanan dasar di Balikpapan Timur, wilayah yang menurutnya terus berkembang secara demografis namun tertinggal secara infrastruktur.

Ia menegaskan bahwa kondisi ini tak bisa lagi disikapi dengan janji, melainkan harus dijawab dengan langkah nyata dan cepat.

“Balikpapan Timur seperti dianaktirikan. Sampai hari ini belum ada rumah sakit berdiri di sana, padahal jumlah penduduknya terus bertambah. Kita tak butuh janji lagi, yang dibutuhkan adalah eksekusi,” tegas Nurhadi, Jumat (20/6/25).

Sebagai putra daerah, Nurhadi menyatakan dirinya bersama sembilan anggota DPRD Kaltim lainnya dari Dapil Balikpapan siap mendorong percepatan pembangunan rumah sakit dan fasilitas pendidikan di kawasan tersebut.

Ia menyebut, secara perencanaan rumah sakit untuk Balikpapan Timur sudah matang dan tinggal menunggu kesiapan administratif serta lahan.

“Kami di DPRD provinsi siap mengalokasikan bantuan keuangan, asalkan lahan sudah jelas. Komitmen politik itu sudah saya sampaikan langsung ke pimpinan DPRD,” ujarnya.

Sementara itu, Nurhadi menyebut rencana pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat masih tersendat akibat persoalan lahan, sehingga menegaskan pentingnya mendahulukan kawasan Balikpapan Timur yang lebih siap secara teknis.

Tak hanya soal kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi sorotan. Nurhadi menilai, ketimpangan jumlah sekolah di Balikpapan Timur sudah pada tahap mengkhawatirkan.

Dengan lebih dari 28 SMP yang aktif, keberadaan SMA dan SMK justru sangat minim, membuat banyak lulusan SMP kesulitan melanjutkan pendidikan di wilayah yang sama.

“SMP di sana sudah melimpah, tapi SMA dan SMK bisa dihitung jari. Ini membuat akses pendidikan jadi tidak berkesinambungan. Harus segera dicari jalan keluarnya,” katanya.

Demi menyelesaikan persoalan ini, Nurhadi menyampaikan bahwa DPRD Kaltim akan memanggil Pemerintah Kota Balikpapan dalam waktu dekat untuk membahas opsi hibah lahan yang bisa digunakan Pemprov dalam pembangunan unit sekolah baru.

Menurutnya, jika persoalan lahan dapat diselesaikan oleh pemkot, maka provinsi siap mengeksekusi pembangunan tanpa harus menunggu lebih lama.

“Kita sudah ajukan usulan agar lahan bisa dihibahkan ke provinsi. Kalau itu bisa dipenuhi, maka anggaran pembangunan bisa langsung digelontorkan,” tuturnya.

Salah satu lokasi yang pernah diwacanakan adalah kawasan Puskib (Pusat Kegiatan Islam Balikpapan), namun hingga kini belum ada kepastian karena perbedaan pandangan antara Pemprov Kaltim dan Wali Kota Balikpapan terkait peruntukan lahan tersebut.

“Kami ingin proyek ini berjalan seperti pembangunan sekitar Hotel Royal yang sukses tanpa konflik. Artinya, harus ada kejelasan sejak awal dan tidak boleh menimbulkan polemik,” terangnya.(ADV DPRD KALTIM)

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi