Eksistensi.id, Samarinda — Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim)!Nurhadi, menyoroti ketimpangan jumlah sekolah menengah di Kota Balikpapan.
Ia menyebut, meskipun jenjang SMP sudah terdistribusi dengan baik, kebutuhan akan SMA dan SMK masih jauh dari kata ideal.
“Data menunjukkan ada 28 SMP di Balikpapan, tapi jumlah SMA dan SMK masih sangat terbatas. Padahal, setiap tahun lulusan terus bertambah,” ungkap Nurhadi, Sabtu (21/6/25).
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki komitmen dan kesiapan untuk membangun sekolah baru di Balikpapan. Namun, kendala utama justru terletak pada persoalan lahan yang belum tersedia.
“Lahannya belum ada. Kalau lahan tersedia, provinsi siap membangun. Ini yang harus kita selesaikan segera,” ujarnya.
DPRD Kaltim, kata Nurhadi, akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Pemerintah Kota Balikpapan untuk membahas opsi hibah lahan sebagai solusi.
Menurutnya, pendekatan ini lebih praktis ketimbang menunggu kepastian kepemilikan yang sering memicu konflik antarinstansi.
“Contoh yang bisa diadopsi adalah rencana pemanfaatan aset Hotel Royal. Pemkot menyerahkan lahan, provinsi yang membangun. Ini pola yang bisa ditiru agar pembangunan tidak terhambat,” jelasnya.
Ia juga menyinggung kasus sengketa lahan Puskib yang belum selesai hingga sekarang sebagai gambaran buruk ketika kepentingan bersama terhambat akibat tarik ulur kepemilikan aset.
“Jangan sampai pendidikan jadi korban perdebatan administratif. Kita butuh tindakan cepat, bukan wacana panjang,” tegasnya.
Nurhadi menilai kebutuhan akan sekolah menengah, terutama SMA dan SMK negeri, sudah sangat mendesak. Tanpa penambahan fasilitas, banyak siswa terpaksa mencari sekolah jauh dari rumah atau beralih ke sekolah swasta dengan biaya yang tidak semua orang tua mampu jangkau.
“Ini bukan soal proyek, ini soal masa depan anak-anak Balikpapan. Kalau pemerintah kota dan provinsi bisa bersinergi, masalah ini cepat selesai,” tutupnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi