Eksistensi.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, kembali mengingatkan pentingnya penambahan jumlah SMA dan SMK negeri di Balikpapan yang kini sangat minim, sehingga banyak lulusan SMP kesulitan mendapatkan tempat belajar.
Selain itu, ia juga menyoroti alokasi dana bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah provinsi ke Balikpapan yang selama ini tergolong sangat minim.
“Balikpapan ini memang sangat kritis, banyak siswa yang tidak tertampung di SMA atau SMK negeri karena daya tampung yang terbatas. Selama ini dana Bansos ke Balikpapan sangat minim. Mudah-mudahan sekarang bisa lebih deras dan kencang,” ujar Nurhadi, Jum’at (8/8/2025).
Data yang dipaparkan Nurhadi menunjukkan ketimpangan mencolok, dengan 28 SMP negeri yang jauh melebihi jumlah 9 SMA negeri dan 6 SMK negeri di Balikpapan. Kondisi ini menjadi persoalan struktural yang harus segera diatasi oleh Pemprov Kaltim.
Selain itu, Nurhadi mengingatkan lambannya progres pembangunan SMK Negeri 7 yang telah menjadi wacana selama lima tahun namun belum terealisasi hingga saat ini.
Ia menilai hal tersebut sebagai kegagalan perencanaan lintas periode pemerintahan.
Nurhadi berharap Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dapat menjadikan penambahan sekolah negeri di Balikpapan sebagai program prioritas.
“Ini misi bersama kami di DPRD untuk menjawab kebutuhan nyata warga Balikpapan,” katanya.
Tidak hanya pendidikan, Nurhadi juga mendorong sinergi antara pemerintah kota dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Balikpapan dan Kaltim secara umum.
“Kita juga butuh dukungan anggaran provinsi untuk pembangunan rumah sakit demi kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Dengan adanya peningkatan alokasi dana bansos yang memadai dan penambahan sekolah negeri, Nurhadi yakin Balikpapan dapat lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.(ADV)