Nurhadi Saputra Desak Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pesisir di Kutim

Eksistensi.id, Samarinda – Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera memfokuskan perhatian pada kesenjangan pembangunan di wilayah pesisir, khususnya di Kutai Timur (Kutim), yang dinilai masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan akses energi.

Menurutnya, ketimpangan antara kawasan pesisir dan perkotaan semakin nyata, terutama bagi masyarakat nelayan yang belum merasakan hasil pembangunan secara menyeluruh.

Ia menyampaikan keprihatinannya atas kondisi ini, karena wilayah pesisir memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, terutama dari sektor kelautan.

“Masyarakat pesisir selama ini hanya jadi penonton. Padahal kontribusi mereka dalam menjaga pasokan pangan laut sangat penting,” ujar Nurhadi.

Salah satu sorotan utama adalah belum adanya pelabuhan pendaratan ikan di Sangatta.

Ia menekankan bahwa fasilitas tersebut bukan hanya tempat sandar kapal, melainkan pusat kegiatan ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro dan industri pengolahan hasil laut.

Ia menambahkan bahwa dengan adanya pelabuhan, distribusi hasil tangkapan akan menjadi lebih efisien, serta membuka peluang usaha baru di sektor kelautan yang selama ini belum tergarap maksimal.

Selain infrastruktur, Nurhadi juga menyoroti persoalan energi. Ia menyebut bahwa kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi masalah serius di kawasan seperti Sangatta dan Sangkulirang.

Kondisi ini kerap membuat nelayan tidak dapat melaut dan kehilangan sumber penghasilan.

“Masalah BBM sudah bertahun-tahun terjadi, tapi belum ada solusi nyata. Ketika tidak bisa melaut, ekonomi keluarga mereka lumpuh,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, ia mendorong agar pemerintah membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan di wilayah pesisir.

Menurutnya, hal ini krusial untuk memastikan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada laut.

Ia juga memperingatkan bahwa jika ketimpangan pembangunan ini terus berlanjut, maka akan berisiko memicu ketidakadilan sosial di masa depan.

Oleh karena itu, ia meminta agar pendekatan pembangunan lebih sensitif terhadap potensi lokal dan kondisi wilayah.

“Wilayah pesisir seperti Kutim harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Jangan sampai mereka terus-menerus berada di posisi yang terpinggirkan,” tutup Nurhadi.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor: Eka Mandiri