Nurhadi Soroti Tata Kelola Anggaran Kaltim, Serapan Lemah dan Target Sosial Belum Tercapai

Eksistensi.id, Samarinda — Di tengah capaian pendapatan daerah yang melampaui target, Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, mengingatkan bahwa tantangan utama pemerintah provinsi justru terletak pada efektivitas pelaksanaan anggaran dan keberpihakan pada isu-isu mendasar masyarakat.

Dalam pandangan Fraksi PPP–Demokrat, yang disampaikan Nurhadi, tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 masih menyisakan pekerjaan rumah besar.

Ia menyoroti lemahnya serapan belanja serta minimnya dampak kebijakan terhadap penurunan kemiskinan secara signifikan.

“Meskipun pendapatan tercapai 104,07 persen dari target, namun realisasi komponen strategis seperti pengelolaan kekayaan daerah, dana alokasi umum, hingga pendapatan lain-lain belum maksimal,” ujarnya, Minggu (29/6/25).

Tercatat, belanja daerah dari pagu Rp22,19 triliun hanya mampu terserap Rp20,46 triliun atau 92,19 persen. Bagi Nurhadi, ini bukan hanya soal teknis, tapi cerminan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

“Kita harus perhatikan pula 1.900 temuan serta 62 rekomendasi dari IHPPK. Meski opini WTP diberikan, kualitas pelaksanaan tetap perlu dikaji ulang secara menyeluruh,” tegasnya.

Selain itu, Fraksi PPP–Demokrat juga menyoroti angka kemiskinan Kaltim yang masih berada di angka 5,78 persen atau 221.340 jiwa. Bahkan enam kabupaten/kota mencatatkan angka di atas rata-rata provinsi.

“Ini jelas memerlukan intervensi sosial dan ekonomi yang lebih terarah dan terstruktur. Masalah ini tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa,” kata Nurhadi.

Fraksi turut menyampaikan 11 catatan aspirasi yang dinilai masih belum mendapatkan solusi konkret dari pemerintah. Mulai dari normalisasi sungai, akses infrastruktur jalan dan pelabuhan, penyediaan BBM nelayan, layanan pendidikan, kesehatan, hingga penanganan banjir di dua kota besar.

“Ini bukan keluhan baru. Pemerintah harus menunjukkan itikad kuat untuk menyelesaikannya, bukan sekadar mencatat atau menunda,” ujarnya.

Lebih jauh, Fraksi PPP–Demokrat menekankan bahwa keberlanjutan arah pembangunan Kaltim harus konsisten dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Menurut mereka, siklus politik tidak boleh mengganggu stabilitas arah kebijakan.

“Yang kita butuhkan adalah kontinuitas visi, bukan sekadar proyek jangka pendek. Pembangunan harus tetap melaju, siapa pun pemimpinnya,” pungkasnya.(ADV)