eksistensi.id

Eksistensi.id, Samarinda — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 harus segera dilakukan, meski hingga pertengahan November 2025 keputusan resmi dari Pemprov belum diumumkan. Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV Kaltim, menyebut keterlambatan kemungkinan akibat padatnya agenda pemerintahan. "Namun...

Eksistensi.id, Samarinda — Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar 73 persen mendorong DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemrov Kaltim) untuk meninjau ulang program dan prioritas belanja daerah 2026. Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim, menjelaskan bahwa penurunan pendapatan hingga Rp6,1 triliun...

Eksistensi.id, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemrov Kaltim) mulai menyalurkan bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa pada 13 November 2025, dengan alokasi Rp44,5 miliar untuk perguruan tinggi negeri (PTN). Meski begitu, proses verifikasi untuk perguruan tinggi swasta (PTS) dinilai masih lambat, sehingga menimbulkan sorotan dari...

Eksistensi.id, Samarinda — Penunjukan dua akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar sebagai anggota Dewan Pengawas di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) dan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo memicu sorotan serius dari DPRD Kalimantan Timur. Melalui SK Gubernur Kaltim, Syahrir A. Pasinringi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas RSUD...

Eksistensi.id, Samarinda - Polemik pungutan biaya asrama di SMAN 10 Samarinda terus melebar seiring menguatnya desakan DPRD Kaltim agar kebijakan tersebut dihentikan. Setelah sorotan terkait ketidakkonsistenan informasi PPDB hingga permintaan pembebasan total biaya asrama, kini aspek legalitas pungutan menjadi perhatian serius Komisi IV. Anggota Komisi...