PAN–Nasdem Soroti Aspirasi Rakyat yang Tak Tertangani, Minta Pemprov Fokus pada Infrastruktur Dasar dan Layanan Publik

Eksistensi.id, Samarinda – Ratusan aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses II tahun 2025 menjadi sorotan serius Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai NasDem (PAN–Nasdem) DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Fraksi tersebut menekankan agar Pemerintah Provinsi tidak lagi sekadar mendengarkan keluhan rakyat, tetapi benar-benar merespons dengan program nyata dan menyentuh kebutuhan mendasar.

Sekretaris Fraksi PAN–Nasdem, Baharuddin Demu, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sebanyak 298 usulan dari masyarakat di 65 titik reses yang tersebar di berbagai wilayah Kaltim.

“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah ekspresi keresahan rakyat yang belum juga mendapat perhatian layak. Sudah waktunya pemerintah bertindak konkret,” tegas Baharuddin saat Rapat Paripurna Ke-28 DPRD Kaltim, Senin (4/8/2025).

Menurutnya, mayoritas aspirasi masyarakat menyasar pada persoalan infrastruktur dasar yang hingga kini masih belum memadai. Keluhan yang paling banyak disampaikan antara lain jalan lingkungan yang rusak, minimnya penerangan jalan umum, buruknya sistem drainase, dan kesulitan air bersih.

“Permintaan pengadaan sumur bor, lampu jalan, hingga perbaikan jalan lingkungan sangat mendominasi. Ini bukan persoalan baru, tapi sudah bertahun-tahun dihadapi masyarakat tanpa solusi,” jelasnya.

Di sektor pendidikan, sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga menuai kritik tajam. Banyak orang tua merasa dirugikan karena anak-anak mereka tidak dapat mengakses sekolah negeri di dekat rumah hanya karena aturan zonasi yang kaku. Selain itu, sejumlah sekolah swasta juga mengeluhkan minimnya bantuan dana operasional dan uang pangkal.

“Zonasi ini justru menambah beban psikologis anak-anak dari keluarga kurang mampu. Harus ada evaluasi menyeluruh agar sistem ini tidak menciptakan ketidakadilan baru,” ungkap Baharuddin.

Sorotan lain datang dari sektor pertanian dan perikanan. Para petani disebut masih kekurangan akses terhadap pupuk, bibit, dan alat pertanian. Sementara para nelayan membutuhkan bantuan berupa mesin dan perahu agar bisa meningkatkan produktivitas tangkapan.

“Kita tidak bisa bicara ketahanan pangan kalau petani dan nelayan tidak diberi sarana. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah mereka,” lanjutnya.

Tidak kalah penting, aspirasi juga datang dari sektor keagamaan. Masyarakat mengusulkan bantuan untuk pembangunan rumah ibadah dan fasilitas kegiatan keagamaan lainnya.

Menurut Fraksi PAN–Nasdem, hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap kehidupan spiritual masyarakat juga perlu diperkuat.

“Ini bukan hanya soal tempat ibadah, tapi bagian dari upaya menjaga harmoni sosial dan identitas budaya,” kata Baharuddin.

Lebih lanjut, Fraksi PAN–Nasdem mendesak agar hasil reses yang telah disampaikan tidak berhenti di rapat paripurna. Mereka meminta Pemprov Kaltim untuk mengintegrasikan seluruh usulan ke dalam perencanaan pembangunan secara konkret.

“Jangan biarkan hasil reses ini jadi dokumen mati. Ini harus jadi dasar program prioritas agar masyarakat merasakan kehadiran negara di kehidupan mereka,” pungkasnya.(ADV)