Eksistensi.id, Samarinda – Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat berpotensi menghambat laju pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Reza Pahlevi, mengingatkan bahwa kondisi ini menuntut pemerintah provinsi lebih selektif dalam menentukan arah pembangunan.
“Pemotongan ini bisa memengaruhi banyak program strategis. Karena itu, Pemprov harus benar-benar meninjau skala prioritas agar pembangunan tetap berjalan efektif,” kata Reza.
Menurutnya, DPRD bersama Dinas PUPR sudah mulai membahas peta kegiatan tahun 2026, meski kepastian besaran pemangkasan masih menunggu keputusan pusat.
Ia menegaskan, apa pun persentasenya 50 persen bahkan hingga 75 persen dampaknya akan terasa pada masyarakat, terutama dalam sektor infrastruktur dan pelayanan publik.
Reza menilai, situasi ini menjadi ujian bagi kemampuan fiskal daerah. Kaltim harus mampu menyeimbangkan keterbatasan anggaran dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Program-program yang bersifat mendesak, seperti perbaikan infrastruktur dasar, wajib diprioritaskan. Sementara kegiatan yang bisa ditunda harus ditempatkan di luar agenda utama.
“Visi pembangunan daerah tidak boleh terganggu hanya karena pemangkasan. Justru ini waktunya mempertegas arah pembangunan dengan menyesuaikan skala kebutuhan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Seluruh OPD diminta bekerja selaras agar setiap rupiah anggaran benar-benar terpakai untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.(ADV)