Pemangkasan TKD, DPRD Kaltim Fokus Jaga Layanan Publik Esensial

Eksistensi.id, Samarinda — Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar 73 persen mendorong DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemrov Kaltim) untuk meninjau ulang program dan prioritas belanja daerah 2026.

Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim, menjelaskan bahwa penurunan pendapatan hingga Rp6,1 triliun berpotensi memengaruhi banyak sektor, terutama layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.

“Dampak terbesar akan terlihat pada Bantuan Keuangan (Bankeu), dari sebelumnya Rp1,9 triliun kini hanya Rp250 miliar. Hal ini pasti dirasakan seluruh kabupaten/kota,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).

Hasanuddin menekankan pentingnya penyesuaian anggaran secara hati-hati, agar layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tetap terjaga meski terjadi pengurangan dana signifikan.

“Kegiatan SKPD dan Pokir DPRD harus disesuaikan untuk memastikan proporsionalitas belanja, tetapi prioritas masyarakat tetap menjadi fokus,” tambahnya.

DPRD Kaltim juga menekankan perlunya perubahan struktur belanja daerah untuk menjaga program strategis jangka panjang.

“Setiap penyesuaian dilakukan cermat, sehingga pemangkasan dana tidak mengganggu proyek-proyek penting maupun layanan esensial bagi masyarakat,” terangnya.

Sorotan DPRD ini menunjukkan bahwa meski menghadapi tekanan fiskal, pemprov tetap harus menjaga kualitas layanan publik sekaligus menata ulang prioritas belanja secara proporsional.(ADV/ta/red)