Pembangunan Berisiko Gagal Tanpa Integrasi, Syarifatul Minta Sinergi Pemprov dan Kabupaten Diperkuat

Eksistensi.id, Samarinda – Ketidakterpaduan antarlevel pemerintahan dinilai menjadi salah satu penyebab utama rendahnya efektivitas pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim). Di tengah ancaman penurunan kapasitas fiskal daerah,

anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengingatkan pentingnya membangun sinergi sejak awal perencanaan program.

“Selama ini program provinsi dan kabupaten/kota jalan sendiri-sendiri. Harusnya bisa disinergikan sejak awal agar tidak tumpang tindih dan tidak buang-buang anggaran,” ujar, Senin (30/6/25).

Menurutnya, lemahnya koordinasi lintas wilayah kerap memunculkan efek domino: program tidak relevan, pembangunan tak menyentuh kebutuhan masyarakat, dan belanja daerah yang tidak efisien.

Ia menyebut ini sebagai ancaman serius bagi keberhasilan pembangunan, apalagi dalam situasi APBD yang diproyeksikan menurun dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun.

“Dengan fiskal yang menurun, penyelarasan program menjadi mutlak agar anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan,” tegasnya.

Syarifatul menekankan bahwa forum rapat koordinasi (rakor) harus dijadikan mekanisme wajib dan rutin, bukan sekadar formalitas.

Ia menyarankan rakor lintas wilayah yang melibatkan gubernur, Sekda, Bappeda, dan DPRD dari berbagai tingkatan untuk memastikan keselarasan arah pembangunan.

“Rakor ini penting untuk menghindari duplikasi dan menyesuaikan program dengan kondisi nyata di lapangan,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyoroti bahwa kolaborasi tidak boleh hanya datang dari internal pemerintahan. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta sangat penting dalam memperkuat program-program unggulan pemerintah daerah seperti Gratis Pol dan Jos Pol.

“Perlu kolaborasi dari semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar di Kaltim. Jangan sampai program seperti gratis pol dan jos pol ini hanya jadi jargon populis di atas kertas,” ujarnya.

Ia menggarisbawahi bahwa peran swasta tidak terbatas pada dukungan finansial, tetapi juga bisa diwujudkan melalui pelatihan keterampilan, penyediaan infrastruktur pendukung, hingga peningkatan kapasitas masyarakat.

DPRD Kaltim, kata Syarifatul, berkomitmen untuk mendukung penuh setiap upaya penyelarasan pembangunan demi memastikan bahwa kebijakan yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan daerah dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Rakor berkala akan sangat membantu untuk memastikan bahwa program yang ada ini bisa sinkron dengan kebutuhan daerah,” pungkasnya.(ADV)