Pembangunan Pesisir Berau Terusik, Syarifatul Minta Pemerintah Tak Lagi Abai

Eksistensi.id, Samarinda – Kunjungan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) ke sejumlah titik di wilayah pesisir Berau membuka kembali lembaran lama tentang ketimpangan pembangunan antara kota dan pinggiran.

Legislator Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyebut momen itu sebagai sinyal bahwa daerah pesisir tidak boleh lagi dipandang sebelah mata.

“Kita bicara wilayah yang selama ini hanya disapa janji. Sekarang, saatnya pemerintah membuktikan komitmen,” ujarnya.

Syarifatul mengungkapkan bahwa sebagian besar kawasan pesisir Berau masih mengandalkan jalan produksi milik perusahaan sawit sebagai jalur utama mobilitas warga.

Padahal, jalan tersebut bukan hanya tidak representatif, tapi juga rawan memperlambat distribusi barang, layanan pendidikan, hingga kebutuhan darurat kesehatan.

“Bayangkan masyarakat yang harus pakai jalan produksi untuk aktivitas harian. Itu artinya negara belum hadir secara utuh,” katanya.

Kondisi jembatan Gunung Manimbah yang belum kunjung dibangun optimal juga menjadi sorotan tajam. Ia menyebut infrastruktur itu sebagai “urat nadi” masyarakat pesisir yang selama ini seolah dibiarkan menggantung nasibnya.

“Ini bukan hanya soal jembatan, tapi soal keadilan pembangunan,” tegasnya.

Salah satu hal positif yang ia catat adalah keterlibatan PLN dan Telkomsel dalam kunjungan Gubernur tersebut.

Bagi Syarifatul, kolaborasi ini menjadi contoh pendekatan terpadu dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur dasar di kampung-kampung terpencil.

“Ini baru langkah yang patut diapresiasi. Gubernur tidak hanya datang meninjau, tapi langsung menggandeng pihak-pihak yang bisa bantu cari solusi,” ungkapnya.

Ia juga menyebut bahwa akses menuju fasilitas pendidikan seperti pondok pesantren masih jadi persoalan serius yang butuh percepatan penanganan.

Salah satu proyek strategis yang terus dikawal DPRD adalah pembangunan jembatan Nipung, yang ditargetkan rampung pada 2026.

Lebih jauh, ia mendesak agar perhatian terhadap pesisir tidak berhenti di Berau. Wilayah-wilayah seperti Maratua, Derawan, dan gugusan pulau lainnya juga harus mendapat sentuhan program yang adil dan berkelanjutan.

“Kalau hanya kota yang disentuh, lalu siapa yang peduli dengan anak-anak di perbatasan laut sana?” tuturnya.

Ia pun mengajak seluruh pihak, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), OPD teknis, dan masyarakat untuk menjaga momentum sinergi pascakunjungan tersebut.

“Pemerintah tidak bisa kerja sendiri. DPRD siap kawal, tapi keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kesungguhan semua pihak,” tutupnya.(ADV)