Pemerataan Sekolah Negeri Masih Jauh dari Harapan, DPRD Samarinda Dorong Aksi Nyata

Eksistensi.id, Samarinda — Di tengah status Samarinda sebagai ibu kota provinsi, distribusi sekolah negeri tingkat menengah pertama (SMP) ternyata masih menyisakan ketimpangan. Wilayah padat penduduk seperti Samarinda Seberang dan Loa Janan Ilir hingga kini belum mendapat fasilitas pendidikan yang seimbang dengan kebutuhan warganya.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, yang menilai bahwa ketimpangan tersebut mencerminkan kegagalan perencanaan jangka panjang dalam sektor pendidikan.

Ia menyebut, akses pendidikan yang merata semestinya menjadi tolok ukur kemajuan kota, bukan sekadar pertumbuhan infrastruktur.

“Samarinda Seberang sampai hari ini hanya punya satu SMP negeri, yakni SMPN 3. Saat kapasitasnya penuh, anak-anak terpaksa menempuh jarak jauh ke kecamatan lain, seperti Palaran atau Loa Janan Ilir. Ini jelas tidak adil,” ujarnya, Kamis (19/6/25).

Ketidakmerataan ini, lanjut Novan, tidak hanya membebani orang tua dan siswa secara logistik, tetapi juga berisiko menciptakan kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Kondisi serupa juga ditemukan di Loa Janan Ilir yang minim fasilitas pendidikan setara, meskipun jumlah penduduknya terus bertambah setiap tahun.

Menurutnya, membangun sekolah baru di kawasan tersebut sudah bukan lagi agenda jangka panjang, melainkan kebutuhan mendesak yang harus diprioritaskan dalam perencanaan kota.

“Ini bukan sekadar soal angka atau data demografi. Ini menyangkut hak dasar warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus berpindah kecamatan,” tegasnya.

Meski masih belum terealisasi, Novan mengapresiasi langkah Wali Kota Samarinda yang disebut telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Ia melihat itikad baik dari pemerintah kota sebagai peluang untuk mulai bergerak, bukan sekadar berhenti di tahap evaluasi.

“Kami mendapat informasi bahwa Wali Kota sudah turun langsung melihat kondisi di lapangan. Ini sinyal baik, tinggal bagaimana kita kawal bersama agar pembangunan bisa dimulai paling lambat tahun depan,” jelasnya.

DPRD Kota Samarinda, khususnya Komisi IV, menurut Novan, akan terus mengawal isu ini agar tidak tenggelam di tengah prioritas pembangunan lain. Ia menegaskan bahwa pendidikan harus tetap menjadi agenda utama, terutama dalam hal pemerataan akses dan fasilitas.

“Akses pendidikan bukan barang mewah. Ini adalah kewajiban negara yang harus dipenuhi, terlebih untuk kota sebesar Samarinda,” tutupnya.(ADV DPRD Samarinda)

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi