Pemkot Belum Mendapatkan Kesepakatan Bersama Dengan 48 Ruko SHM Pasar Pagi

Infobenua. Com, Samarinda – Pemerintah kota (Pemkot) Samarinda telah berencana melakukan revitalisasi Pasar pagi pada tahun 2024 ini, namun upayakan pembangunan tersebut mengalami kendala yakni adanya penolakan dari 48 ruko yang terverifikasi memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Menurut keterangan asisten I Sekretaris Daerah Samarinda, Ridwan Tasa mengatakan bahwa pihak Pemkot telah memberikan penawaran kepada pihak terkait yakni sistem tukar guling dan sistem ganti rugi sesuai dengan perhitungan Kantor Jasa Penilaian Publik.

Akan tetapi hal itu masih belum mendapatkan kesepakatan bersama antara Pemkot dan warga 48 ruko yang tepat berada tepat di belakang Pasar pagi.

“Kedua opsi ini ditolak, mereka menginginkan Pasar Pagi tetap dibangun tapi tidak mengganggu tanahnya,” katanya usai hearing dengan pemilik ruko di Ruang Rapat DPRD Kota Samarinda, Rabu (10/1/2024) kemarin.

Lebih lanjut, saat dikonfirmasi media ini, terkait desain perubahan yang akan dilakukan Ia menjelaskan dengan adanya 48 ruko tersebut sebenarnya tidak terkena dampak namun pihaknya tidak bisa memastikan bahwa deretan ruko tersebut harus tetap dibongkar secara menyeluruh mengingat pengerjaan menggunakan alat berat dalam proses pengerjaannya.

“Kami mau negosiasi tentang perubahan desain, katakanlah mereka minta desainnya dia di lantai tiga, supaya bisa dia tempati itu. Ternyata mereka bersikukuh tidak mau pindah dan semoga nanti ada solusi terbaik,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal juga mengatakan bahwa berdasarkan dengan apa yang disepakati bahwa seluruh warga yang 48 orang tersebut, menyampaikan tidak sepakat dengan tawaran Pemkot.

“Hingga hari ini belum ada kesepakatan untuk dinegosiasikan, kaitan dengan penyerahan dalam bentuk jual beli atau pun dalam bentuk tukar,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Joha tersebut menyampaikan bahwa pihaknya telah menawarkan kepada Pemkot agar tetap menjalankan proyek pembangunan revitalisasi di area aset yang dimiliki pemerintah dan tidak mengganggu 48 SHM yang dimiliki warga. “Ini berlaku sepanjang tidak ada kesepakatan pengerjaan di 48 orang (48 pemilik SHM ruko),” tuturnya.

“Ini yang harus dicari jalan keluarnya bagaimana masyarakat yang 48 ini ada kesepakatan antara pemerintah, sehingga program yang dilakukan pemerintah ini bisa berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Disamping itu, Margaret (32) salah satu warga pemilik SHM juga turut memberikan tanggapannya bahwa pihak (pemilik 48 SHM) sebenarnya sangat mendukung program revitalisasi yang dilakukan oleh Pemkot. Namun dalam proses pembangunannya tidak menggangu tanah miliknya.

“Kami mendukung program pemerintah. Lebih akan elok terlihat bukan sekedar mengutamakan keindahan, tapi juga mensejahterakan rakyatnya,” pungkasnya.

(Red/eka)