Eksistensi.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemrov Kaltim memastikan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tidak akan mengganggu pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN maupun P3K. Pemerintah juga menjamin program pendidikan gratis GratisPol tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam rapat pembahasan anggaran bersama DPRD Kaltim, Selasa (2/12/2025), yang juga dihadiri Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni. Dalam rapat itu, DPRD menyetujui total APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun.
Rudy menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran harus dilakukan akibat penurunan fiskal yang mencapai Rp6,06 triliun. Meski seluruh perangkat daerah terdampak koreksi belanja, pemerintah tetap memprioritaskan kesejahteraan pegawai dan keberlanjutan pelayanan publik.
“TPP ASN maupun P3K tetap aman, dan GratisPol tetap berjalan,” tegas Rudy.
Ia menambahkan bahwa berbagai pos anggaran telah melalui proses penyisiran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kaltim sebelum disepakati.
Terkait strategi peningkatan pendapatan daerah, Rudy menyatakan pemerintah akan memperkuat langkah optimalisasi PAD.
Ia juga memastikan kebijakan efisiensi diarahkan untuk menjaga stabilitas pembangunan jelang persiapan Ibu Kota Nusantara (IKN) 2028.
“Komitmen kami untuk masa depan Kaltim tetap jelas,” pungkasnya.(ADV/red/ta)
Users Today : 254
Users Yesterday : 982
Views Today : 530
Total views : 444186
Who's Online : 8
