Pemprov Kaltim Perkuat Payung Hukum Agar GratisPol Tidak Mandek

Eksistensi.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan program internet gratis GratisPol di tengah dinamika politik daerah yang kerap memengaruhi kesinambungan kebijakan publik.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menekankan bahwa layanan digital tersebut tidak boleh berhenti hanya karena pergantian kepala daerah.

Seno menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim tengah mendorong penetapan GratisPol melalui Peraturan Daerah (Perda) agar gubernur berikutnya memiliki kewajiban hukum untuk melanjutkan program tersebut.

“Selama masa jabatan saya, kami memastikan anggarannya tersedia. Selanjutnya, keberlanjutan GratisPol dikawal melalui Peraturan Daerah,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).

Langkah ini dinilai sebagai terobosan dalam memastikan program strategis tidak bergantung pada figur politik. Kaltim ingin memastikan layanan dasar seperti internet gratis tetap berjalan sebagai kebutuhan publik, terutama di wilayah yang menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Seno juga menegaskan bahwa penguatan konektivitas digital harus sejalan dengan pemerataan akses pendidikan.

Ia menyebut Pemprov Kaltim berupaya memastikan setiap desa memiliki sekolah menengah yang memadai, sementara setiap kabupaten dan kota didorong memiliki perguruan tinggi.

“Kombinasi akses internet dan pendidikan yang setara akan menjadi fondasi penting pembangunan SDM Kaltim,” jelasnya.

Menurut Seno, keberlanjutan GratisPol merupakan investasi jangka panjang bagi transformasi digital masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

“Layanan internet gratis yang berkelanjutan akan menopang lompatan pembangunan Kaltim dan kontribusinya pada peta transformasi nasional,” pungkasnya.(ADV/red/ta)