Eksistensi.id Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya memastikan kesiapan dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Program yang akan dimulai pada 17 Februari 2025 ini memerlukan ketersediaan bahan pangan yang stabil dan mencukupi.
Dalam Rapat Koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Deputi Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah ketersediaan pasokan bahan pangan, terutama sayuran.
“Kaltim masih sangat bergantung pada pasokan sayuran dari Pulau Jawa. Padahal, dalam satuan pelayanan MBG, dibutuhkan sekitar 300 kilogram sayuran untuk memenuhi kebutuhan makan 3.000 anak setiap kali memasak,” ujarnya.
BGN telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp15.000 per anak untuk program ini.
Namun, harga bahan pangan di Kaltim cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel dalam pengelolaan anggaran.
“Kami meminta setiap daerah untuk melampirkan bukti pembelian bahan pangan yang digunakan. Ini diperlukan agar apabila ada kebutuhan penyesuaian anggaran, kita memiliki data yang kuat sebagai dasar pertimbangannya,” tegas Tigor.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menekankan bahwa yang perlu diperhatikan bukan hanya besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan stabil.
“Permintaan sudah jelas, anggaran pun telah disiapkan. Sekarang, yang perlu kita pastikan adalah pasokan bahan pangan yang memadai, terutama dari sumber lokal. Jika suplai dari dalam daerah tidak mampu mencukupi, kita pasti akan bergantung pada pasokan dari luar,” kata Akmal.
Ia juga mendorong agar program ini lebih banyak menggunakan bahan pangan hasil produksi lokal guna mengurangi biaya logistik dan mengoptimalkan potensi pertanian daerah. Meski demikian, ia mengakui bahwa hal ini bukan tugas yang mudah.
“Kita perlu memperkuat sektor pertanian agar produksi pangan lokal dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita atasi bersama,” tuturnya.
Pada tahap awal implementasi, Pemprov Kaltim akan memfokuskan program ini pada 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi.
Secara bertahap, jumlah ini akan diperluas hingga mencapai 450 satuan pelayanan di seluruh Kaltim.
Untuk mendukung keberlangsungan program ini, Pemprov Kaltim juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polda, pemerintah kabupaten/kota, serta para pelaku usaha pertanian guna memastikan ketersediaan bahan pangan lokal yang mencukupi.
“Kita harus memperkuat sektor pertanian di Kaltim agar tidak terus bergantung pada pasokan dari daerah lain, seperti Jawa dan Sulawesi. Ini bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang bagi kita untuk membangun kemandirian pangan di daerah sendiri,” pungkas Akmal.
Penulis Nisnun editor Redaksi eksistensi
Users Today : 127
Users Yesterday : 162
Views Today : 600
Total views : 142690
Who's Online : 2
