Eksistensi.id, Samarinda — Ketersediaan perlengkapan dan pelatihan bagi relawan penanggulangan bencana di Samarinda dinilai masih jauh dari memadai.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah, menyuarakan kritik tajam terhadap minimnya perhatian pemerintah terhadap program Kelurahan Tanggap Bencana (Katana).
Menurutnya, keberadaan relawan di tingkat kelurahan tidak boleh hanya bersifat administratif. Mereka seharusnya mendapat dukungan nyata agar dapat menjalankan tugas secara maksimal ketika bencana datang tanpa peringatan.
“Kalau relawan hanya diberi legalitas tanpa sarana pendukung, artinya pemerintah belum serius melibatkan mereka sebagai bagian dari sistem mitigasi,” kata Andriansyah, Sabtu (28/6/25).
Ia mengungkapkan, masih banyak personel Katana yang turun langsung ke lokasi bencana tanpa alat dasar seperti rompi, perlengkapan evakuasi, maupun pelatihan standar. Padahal, menurutnya, mereka berada di garis depan ketika situasi darurat terjadi.
Lebih lanjut, Andriansyah menekankan pentingnya memperkuat literasi kebencanaan di tingkat rumah tangga. Ia menyebut bahwa kesiapsiagaan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah dan relawan, melainkan juga harus tumbuh dari kesadaran kolektif warga.
“Masyarakat perlu dilibatkan sejak dari keluarga. Ketangguhan itu dibangun dari bawah, bukan langsung dari sistem komando,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kecenderungan pemerintah yang baru bergerak setelah kejadian bencana. Ia meminta agar program Katana ditempatkan sebagai prioritas kebijakan, bukan sekadar pelengkap anggaran tahunan.
“Kesiapan menghadapi bencana harus jadi investasi rutin, bukan reaksi darurat. Pemerintah tak boleh menunggu kejadian besar untuk bertindak,” tegasnya.
Dengan pola cuaca ekstrem yang semakin tidak menentu, Andriansyah mendesak Pemkot Samarinda untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kesiapan alat, SDM, dan prosedur tanggap darurat hingga ke tingkat kelurahan.
“Tanpa pembenahan dari hulu, korban bencana di masa depan sulit untuk dihindari,” tandasnya.(ADV)