Ricuh Penertiban Pasar Subuh, DPRD Samarinda Desak Pemkot Terapkan Pendekatan Persuasif

Eksistensi.id, Samarinda– Insiden kericuhan yang terjadi saat penertiban Pasar Subuh di Gang 3 Jalan Yos Sudarso pada Jumat (9/5/2025) menuai sorotan dari DPRD Kota Samarinda.

Anggota Komisi II, Sani Bin Husain, menyerukan agar Pemerintah Kota mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dalam menata kawasan perdagangan, khususnya yang melibatkan pedagang kecil.

“Mereka bukan pelanggar hukum, melainkan warga yang sedang mencari nafkah. Penanganan yang terlalu keras hanya akan memperbesar jarak antara pemerintah dan rakyat,” ujar Sani.

Penertiban yang dilakukan aparat gabungan dari Satpol PP dan kepolisian tersebut sempat diwarnai ketegangan dengan sejumlah pedagang. Meski berjalan sesuai jadwal, respons dari para pedagang yang merasa tidak dilibatkan dalam proses komunikasi sebelumnya memunculkan ketidakpuasan dan potensi konflik sosial.

Sani menekankan pentingnya dialog sebelum melakukan tindakan lapangan. Menurutnya, keterlibatan para pedagang dalam proses perencanaan penataan akan jauh lebih efektif dibanding tindakan sepihak yang berujung ketegangan.

“Kalau pemerintah betul-betul ingin menata kota dengan baik, maka duduk bersama dan mendengarkan keluhan warga adalah langkah awal yang harus ditempuh,” jelas politisi Fraksi PKS tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan penataan kota tidak hanya diukur dari ketertiban semata, tetapi juga dari bagaimana proses tersebut dijalankan tanpa menyakiti hati masyarakat.

Sani bahkan menyampaikan pesan moral kepada petugas agar selalu menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat yang mereka layani.

“Bayangkan jika mereka yang Anda hadapi itu adalah keluarga Anda sendiri. Jangan biarkan satu pun pedagang merasa diperlakukan tidak adil, karena luka mereka adalah luka kita juga,” terangnya.

Seruan ini menjadi peringatan penting bagi Pemkot Samarinda agar dalam menjalankan kebijakan publik, kepekaan sosial dan komunikasi terbuka tidak ditinggalkan.

DPRD berharap, ke depan proses penataan kota dilakukan tanpa mengorbankan rasa aman dan kepercayaan warga terhadap pemerintah.(ADV)

Penulis : Dita | Editor: Redaksi eksistensi