RS Provinsi di Kutai Barat Dipacu Pembangunannya, Gratispol Siap Menjangkau Daerah Pedalaman

Eksistensi.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan baru di Kutai Barat sebagai langkah memperluas jangkauan program Gratispol.

Upaya ini dinilai penting untuk menghadirkan layanan kesehatan tanpa biaya bagi warga yang tinggal di wilayah barat Kaltim, terutama daerah yang selama ini jauh dari pusat pelayanan.

Rumah sakit provinsi yang direncanakan berlokasi di Kecamatan Bongan itu akan menjadi titik rujukan utama bagi masyarakat pedalaman. Selama ini, banyak warga harus menempuh perjalanan panjang ke Samarinda untuk mendapatkan layanan kesehatan memadai.

Pembangunan RS tersebut dianggarkan sekitar Rp297 miliar. Pemerintah provinsi telah menyiapkan lahan seluas 70 hektare, meski status kepemilikannya masih menjadi kendala karena tercatat sebagai aset Kementerian Transmigrasi. Proses hibah kini masuk tahap percepatan agar proyek bisa segera berjalan.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa kejelasan status lahan menjadi langkah krusial sebelum pembangunan fisik dimulai.

“Kami akan datang langsung ke Jakarta untuk mengajukan pelepasan HPL sekaligus meminta agar lahan tersebut dihibahkan kepada Pemprov. Ini harus cepat agar konstruksi tidak mundur dari jadwal,” jelas Jaya, Sabtu (29/11/2025).

Menurutnya, dokumen studi kelayakan sudah rampung, sementara penyusunan Detail Engineering Design (DED) masih berlangsung. Ia berharap seluruh persiapan teknis dapat selesai sehingga pembangunan tahap awal bisa dimulai pada pertengahan 2025.

Selain fokus pada pembangunan gedung, Pemprov Kaltim turut menyusun strategi penguatan sumber daya manusia. Kutai Barat saat ini hanya memiliki sekitar 70 tenaga kesehatan, jumlah yang dinilai tidak memadai untuk menunjang operasional rumah sakit provinsi berkapasitas besar.

Jaya menyebut tenaga medis tambahan akan dipenuhi melalui dua jalur: rekrutmen CPNS dan pemindahan aparatur kesehatan dari kabupaten/kota.

“Pengisian tenaga medis akan dilakukan bertahap, baik lewat seleksi CPNS maupun mekanisme mutasi dari rumah sakit daerah serta Dinas Kesehatan,” ungkapnya.

Jaya menilai keberadaan rumah sakit provinsi di Kutai Barat akan menjadi titik balik bagi pemerataan layanan kesehatan gratis. Warga yang biasanya harus menempuh ratusan kilometer untuk mendapatkan fasilitas rujukan tidak lagi dibebani jarak dan biaya transportasi.

“Dengan hadirnya rumah sakit ini, masyarakat pedalaman dapat memperoleh layanan Gratispol tanpa perlu pergi jauh ke Samarinda. Itu sebabnya percepatan sangat kami dorong,” tegasnya.

Awalnya rumah sakit ini dijadwalkan selesai pada 2029. Namun Pemprov Kaltim kini menargetkan penyelesaiannya dipangkas hingga 2027. Selain proyek di Kutai Barat, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan tiga rumah sakit provinsi lainnya hingga 2030, termasuk satu unit di Mahakam Ulu yang nantinya akan dibiayai oleh kementerian terkait.

Pemerintah berharap seluruh pembangunan tersebut membawa layanan Gratispol semakin dekat dengan masyarakat dan memperkuat pemerataan layanan kesehatan di seluruh Kalimantan Timur.

(Adv/DprdKaltim)