Eksistensi.id, Samarinda – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto, menyoroti lemahnya strategi jangka panjang pemerintah dalam menanggulangi inflasi harga kebutuhan pokok.
Ia menilai langkah yang diambil selama ini masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan ekonomi warga.
“Pasar murah itu sifatnya reaktif. Kita butuh kebijakan yang bisa menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan,” tegas Rusdi.
Menurutnya, kebijakan yang hanya muncul saat krisis atau menjelang hari besar keagamaan tidak cukup menjawab tantangan struktural inflasi. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi juga menuntut solusi yang lebih menyentuh akar.
Ia menyebutkan bahwa lonjakan harga sembako kerap terjadi karena lemahnya kontrol terhadap pasokan dan distribusi. Ketergantungan pada komoditas dari luar daerah membuat pasar lokal rentan gejolak, apalagi ketika distribusi terganggu.
“Kita harus mulai bangun kemandirian pangan daerah. Produksi lokal harus diperkuat agar harga bisa dikendalikan dari hulu,” jelasnya.
Rusdi juga mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar lebih aktif melakukan pengawasan harga di pasar, termasuk menindak tegas oknum yang sengaja memainkan harga demi keuntungan pribadi.
“Pengendalian inflasi bukan cuma soal menurunkan harga, tapi memastikan sistem pasokannya tidak dimonopoli atau dimanfaatkan segelintir pihak,” katanya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara OPD teknis, pelaku pasar, dan kelompok tani untuk menciptakan ekosistem pangan yang tangguh dan tahan terhadap tekanan pasar nasional.
Komisi II, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong kebijakan ekonomi daerah yang berpihak pada masyarakat bawah.
Ia berharap Pemkot tidak hanya menyiapkan solusi darurat, tapi juga menyusun strategi antisipatif yang menyeluruh.
“Kita perlu rencana jangka panjang yang konkret. Ekonomi rakyat tidak boleh terus-menerus bergantung pada solusi musiman,” tutup Rusdi.(Adv)