Sabaruddin Pimpin Evaluasi Penyusunan Anggaran 2026 dan P-APBD 2025, Soroti Koordinasi OPD

Eksistensi.id, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan pentingnya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses penyusunan anggaran daerah.

Hal itu ia sampaikan usai memimpin agenda monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan Prognosis APBD Tahun 2026 dan Prognosis Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025, Senin (28/5/2025).

“Formulasi yang kami sampaikan memiliki beberapa tahapan. Ini bukan pekerjaan satu OPD saja. Semua rancangan, baik itu anggaran perubahan maupun anggaran murni, memiliki target dan sasaran masing-masing,” ujar Sabaruddin.

Agenda tersebut melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), meskipun Kepala Bapenda tidak hadir dalam pertemuan kali ini.

Ketidakhadiran tersebut disayangkan, karena dinilai menghambat proses pendalaman informasi teknis yang krusial.

“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda hari ini, padahal kami berharap bisa menggali informasi lebih dalam. InsyaAllah dalam waktu dekat akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas hal ini lebih jauh,” lanjutnya.

Sabaruddin juga menggarisbawahi bahwa penyusunan prognosis anggaran harus dimulai sejak dini, idealnya sejak Mei hingga Juli atau Agustus, guna memastikan proses perencanaan yang matang.

Untuk itu, kerja sama antara Komisi I hingga IV dinilai esensial dalam merumuskan anggaran yang responsif dan tepat sasaran.

Dalam aspek pengawasan, Komisi II juga tengah menjalankan fungsi kontrol dan hak dengar pendapat dengan mitra kerjanya. Namun hingga kini, data pasti terkait realisasi anggaran tahun berjalan belum diterima secara lengkap.

Hal ini membuat DPRD mendorong agar kepala OPD hadir langsung dalam rapat-rapat strategis selanjutnya.

“Kami berharap para kepala OPD bisa memberikan data yang lengkap dan tepat, agar proses perencanaan dan pengawasan berjalan maksimal,” tegasnya.

Monitoring terhadap penyusunan anggaran ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Kaltim untuk menjamin transparansi dan efektivitas belanja daerah.

“Langkah ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab politik dalam memastikan anggaran publik benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur,” tutupnya.(ADV)

Penulis: Nurfa | Editor: Eka Mandiri