Eksistensi.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim memiliki peran strategis yang tidak boleh dipersempit hanya sebatas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, Banggar juga harus mampu menggali sumber pendapatan lain agar keuangan daerah tetap stabil.
“Banggar itu tidak hanya berbicara masalah APBD, tetapi juga bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang selama ini masih sangat minim,” ujar Sapto.
Ia mengingatkan, potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026 bisa berdampak signifikan terhadap fiskal Kaltim. Karena itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif, terutama melalui Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sangat penting untuk mencari solusi dan sumber pendapatan alternatif.
“Menurut informasi, TKD untuk 2026 akan turun drastis. Ini tentu akan memengaruhi kondisi fiskal kita. Maka perlu ada langkah antisipasi yang direncanakan bersama sejak dini,” jelasnya.
Sapto juga menekankan pentingnya perjuangan bersama antara DPRD Kaltim, Pemerintah Provinsi, hingga perwakilan daerah di DPR RI untuk memastikan alokasi anggaran pusat tetap mendukung pembangunan Kaltim.
“Eksekutif dan legislatif harus sama-sama berjuang ke pemerintah pusat, bagaimana agar Kaltim bisa tetap maju,” tuturnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar pimpinan DPRD tidak mengambil alih kewenangan Banggar, khususnya dalam hal penganggaran.
Menurutnya, keputusan strategis terkait anggaran seharusnya dibahas dalam rapat Banggar, bukan hanya di forum pimpinan.
“Jangan sampai fungsi, tugas, dan tanggung jawab anggota dewan, baik dari sisi penganggaran maupun pengawasan, justru tereduksi hanya di rapat pimpinan. Kita harus memperbaiki komunikasi serta praktik politik yang lebih sehat,” tegas Sapto.(ADV)