Sapto Setyo Minta Aparatur Tertib Kembalikan Kendaraan Dinas Setelah Tidak Menjabat

Eksistensi.id, Samarinda — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menyoroti masih lemahnya disiplin aparatur dalam mengembalikan kendaraan dinas setelah masa jabatan berakhir.

Ia menilai penggunaan fasilitas negara di luar masa tugas merupakan pelanggaran etika birokrasi dan harus segera dibenahi.

Sapto mengatakan kendaraan dinas bukan hak pribadi, melainkan fasilitas kerja yang hanya melekat selama seseorang memegang jabatan.

Karena itu, ia meminta agar para pejabat memiliki kesadaran penuh untuk mengembalikan aset tanpa harus menunggu teguran atau proses penarikan.

“Idealnya pengembalian dilakukan dengan kesadaran sendiri. Kalau sudah tidak menjabat ya jangan lagi memakai kendaraan dinas. Itu soal tanggung jawab moral,” tegasnya, Selasa (17/11/2025).

Ia juga menyoroti praktik pembiaran yang kerap terjadi, di mana kendaraan dinas tetap digunakan dengan alasan kedekatan atau rasa segan menegur.

Menurutnya, setiap penggunaan aset harus jelas dasar jabatan dan peruntukannya.

“Kalaupun kendaraan itu masih dipakai, harus jelas oleh siapa dan dalam jabatan apa. Tidak boleh ada pembiaran,” ujarnya.

Sapto menjelaskan bahwa mekanisme pengembalian kendaraan dinas sebenarnya sangat sederhana. Seluruh aset daerah berada di bawah kewenangan BPKAD sehingga proses pengembalian tidak memerlukan birokrasi panjang.

Namun, ia menilai persoalan ini muncul karena masih ada aparatur yang merasa fasilitas negara sebagai milik pribadi.

“Datang tidak membawa apa-apa, pulang pun tidak membawa apa-apa. Kalau mentalnya masih merasa kendaraan itu hak pribadi, di situ akar masalahnya,” tuturnya.

Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat kendaraan dinas dari periode sebelumnya yang belum dikembalikan hingga kini. Kondisi tersebut berdampak pada pemborosan anggaran karena pemerintah harus mengalokasikan dana baru untuk pengadaan kendaraan bagi pejabat pengganti.

“Kalau aset dikembalikan tepat waktu, pejabat baru bisa langsung memakai. Tidak perlu membeli yang baru. Ini soal kedisiplinan dan komitmen moral,” jelasnya.

Sapto menegaskan pentingnya kesadaran kolektif seluruh aparatur baik aktif maupun purna tugas untuk menjaga integritas birokrasi melalui pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.(ADV/ta/red)