Sapto Setyo Pramono Minta Mitigasi Bencana di Samarinda Tak Hanya Sebatas Zonasi

Eksistensi.id, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mengkritik lemahnya sistem mitigasi bencana di Kota Samarinda yang dinilai belum menyentuh akar persoalan.

Menurutnya, meski kebijakan zonasi rawan bencana sudah disusun, implementasinya masih belum berdampak nyata bagi kesiapsiagaan masyarakat.

Politisi Partai Golkar itu menyatakan bahwa upaya pencegahan bencana seharusnya dilakukan lebih sistematis dan menyeluruh, mengingat Samarinda kerap menghadapi potensi bencana seperti banjir dan kebakaran.

“Zonasi hanya akan jadi simbol jika tidak ditindaklanjuti dengan persiapan yang konkret. Kita butuh langkah nyata, bukan hanya peta di atas kertas,” ujar Sapto.

Ia mencontohkan lemahnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman kebakaran. Menurutnya, masih banyak kawasan yang belum memiliki fasilitas pemadam kebakaran, dan warga di lokasi rawan pun tidak dibekali pelatihan tanggap darurat.

“Kebakaran bisa terjadi sewaktu-waktu. Harus ada edukasi dan peralatan yang disiapkan, bukan hanya mengandalkan reaksi setelah kejadian,” tegasnya.

Sapto juga mendorong adanya pemetaan yang lebih detail dan berbasis data terkini terhadap kawasan-kawasan dengan risiko tinggi bencana.

Ia menilai, sistem peringatan dini yang efektif dan mudah diakses sangat diperlukan untuk mengurangi dampak bencana.

“Selama ini, respons terhadap bencana masih bersifat reaktif. Yang dibutuhkan sekarang adalah antisipasi dan kesiapan dari awal, baik dari pemerintah maupun masyarakat,” jelasnya.

Ia mengingatkan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menangani persoalan ini. Menurutnya, penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial dan butuh keterlibatan semua pihak.

“Bicara soal bencana berarti bicara tentang nyawa. Maka jangan sampai perencanaan tanpa pelaksanaan mengakibatkan kerugian yang bisa dicegah,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Sapto berharap agar pemerintah baik di tingkat kota maupun provinsi mulai menyusun kebijakan mitigasi bencana secara holistik, mencakup infrastruktur, edukasi publik, hingga kesiapsiagaan komunitas lokal.

“Keselamatan warga adalah tanggung jawab bersama. Tidak cukup hanya dengan rencana, yang dibutuhkan adalah aksi nyata di lapangan,” tandasnya.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor: Eka Mandiri