Eksistensi.id Samarinda – Penerangan jalan umum (PJU) menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim).
Namun, pelaksanaannya sering mengalami kendala yang menghambat efektivitasnya. Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperlancar program PJU ini, terutama melalui penguatan administrasi dan penyusunan nomenklatur yang jelas dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sapto mengungkapkan bahwa meskipun PJU telah masuk dalam prioritas pembangunan, permasalahan administrasi sering kali menghambat pengalokasian anggaran yang dibutuhkan.
Oleh karena itu, ia menilai pentingnya kejelasan nomenklatur dalam RKPD untuk memastikan proses penganggaran dan pelaksanaannya lebih terstruktur.
“Program PJU sudah menjadi prioritas, tetapi tanpa adanya nomenklatur yang jelas dalam RKPD, pengalokasian anggaran sering terhambat. Dengan pencantuman yang resmi, maka prosesnya akan lebih jelas dan efisien,” jelas Sapto.
Sapto menambahkan, pencatatan yang baik dan tepat dalam dokumen tersebut penting untuk menghindari potensi masalah administratif yang dapat mengganggu jalannya program.
“Kita perlu memastikan seluruhnya terdokumentasi dengan rapi, agar tidak ada hambatan yang muncul di masa mendatang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sapto juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam setiap tahapan program PJU.
Dengan adanya nomenklatur yang jelas, diharapkan pengelolaan anggaran dapat dilakukan lebih efisien, tanpa terhambat oleh masalah administrasi yang sering terjadi.
“Semua pihak yang terlibat harus memastikan bahwa pengalokasian dana dilakukan sesuai aturan yang ada, agar program ini dapat segera terealisasi dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Sapto juga mengungkapkan bahwa penerangan jalan yang memadai tidak hanya penting untuk meningkatkan rasa aman, tetapi juga untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Banyak wilayah di Kaltim yang masih kekurangan fasilitas penerangan, yang menyulitkan warga dalam beraktivitas pada malam hari.
Dengan tata kelola yang lebih terstruktur dan regulasi yang kuat, Sapto yakin bahwa proyek PJU dapat dilaksanakan dengan lancar.
Diharapkan, dengan adanya penerangan yang cukup di jalan-jalan, akan tercipta rasa aman yang lebih baik, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan mendukung perkembangan ekonomi lokal.
“Pembangunan infrastruktur penerangan jalan ini sangat vital untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kaltim,” tutup Sapto.
Penulis Ainunnisa editor Redaksi PN