Sapto Setyo Soroti Perlambatan APBD Kaltim, Dorong Optimalisasi Sumber Pendapatan Alternatif

Eksistensi.id, Samarinda — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyuarakan kekhawatirannya terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak langsung pada kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menyebut perlambatan ini tidak lepas dari pengaruh kebijakan nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai berdampak pada daya beli masyarakat dan serapan anggaran daerah.

“Yang jelas kita ingin mencoba menggali potensi-potensi pendapatan dari sektor lain. APBD kita saat ini memang mengalami perlambatan, dan itu salah satunya dipengaruhi oleh Perpres Nomor 1 Tahun 2025,” kata Sapto usai menghadiri agenda monitoring bersama BPKAD dan Bapenda Kaltim, Rabu (29/5/2025).

Dampak dari tren perlambatan ini kian terasa, terlebih dengan penurunan harga batu bara salah satu sektor andalan pendapatan daerah yang turut menyebabkan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan.

Sapto mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan tambang kini berkontribusi lebih rendah, baik dari sisi produksi maupun nilai ekonominya.

“Pendapatan asli daerah kita juga mengalami depresi. Beberapa perusahaan tambang yang berkontribusi terhadap DBH mengalami penurunan, baik karena harga maupun kuantitas produksinya. Ini yang sedang kita telusuri,” ujarnya.

Di tengah keterbatasan itu, DPRD Kaltim mendorong upaya pencarian dan optimalisasi sumber pendapatan alternatif, termasuk dari sektor personal income (PI) sebesar 10 persen serta sektor-sektor yang selama ini belum dimaksimalkan.

Sapto menekankan pentingnya informasi rinci dari BPKAD dan Bapenda, terutama menjelang pembahasan anggaran berikutnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti minimnya kontribusi dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Pajak Kehutanan (PKH) dan Pajak Penjualan Hasil Tambang (PKT).

Padahal, menurutnya, dampak ekologis terbesar dari sektor tersebut justru terjadi di Kalimantan Timur.

“Selama ini Kaltim tidak mendapatkan pemasukan dari PKH dan PKT, padahal dampaknya paling besar terjadi di wilayah kita. Itu sebabnya kita minta Kementerian ESDM hadir, bahkan surat resmi sudah dikirimkan ke Gubernur agar hal ini diperjuangkan secara serius,” tegas politikus Partai Golkar itu.

Sapto berharap seluruh potensi yang ada dapat digali dan dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam proses penyusunan P-APBD 2025 dan APBD Murni 2026.

Ia menekankan pentingnya keadilan fiskal dalam pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini belum memberi dampak ekonomi setimpal bagi daerah.

“Jangan sampai sumber daya kita habis, tapi tidak memberikan kontribusi yang adil bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.(ADV)

Penulis: Nurfa | Editor: Eka Mandiri