Sarkowi Dorong Kebijakan Dana Desa Lebih Fleksibel, Jangan Hanya Kota yang Diutamakan

Eksistensi.id, Samarinda – Ketimpangan akses pendanaan antara kawasan perkotaan dan pedesaan di Kalimantan Timur memantik perhatian serius dari DPRD.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai pola penyaluran bantuan dari provinsi selama ini cenderung menyulitkan desa-desa yang sebenarnya memiliki kebutuhan mendesak namun skalanya kecil.

“Tidak semua pembangunan harus lewat proyek besar. Di desa, sering kali cukup dengan bantuan ratusan juta rupiah untuk memperbaiki jalan lingkungan, irigasi, atau mendukung kelompok tani,” ujar Sarkowi.

Ia menilai bahwa regulasi penyaluran bantuan keuangan terlalu administratif dan kurang memberi ruang bagi desa maupun kelurahan dalam mengatur skala prioritas secara mandiri.

Akibatnya, banyak wilayah di pelosok harus menunggu terlalu lama atau bahkan terlewat dari alokasi dana.

Kondisi ini, menurut Sarkowi, tampak jelas di sejumlah kecamatan di Kutai Kartanegara. Meski APBD daerah tergolong besar, sejumlah desa di wilayah terluar masih menghadapi hambatan dalam menjangkau bantuan yang dibutuhkan untuk pembangunan dasar.

“Ini bukan soal nominal, tapi soal sistem. Kalau pendekatannya terlalu birokratis, desa tidak bisa bergerak cepat. Padahal kebutuhan mereka nyata dan sering kali bersifat mendesak,” imbuhnya.

Sarkowi mendorong adanya revisi terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) yang selama ini menjadi payung teknis dalam mekanisme bantuan keuangan provinsi.

Ia mengusulkan agar aturan tersebut dibuat lebih adaptif dan kontekstual terhadap kondisi masing-masing daerah.

“Revisi ini harus jadi momentum untuk membenahi arah pembangunan. Biarkan desa punya ruang menentukan kebutuhannya sendiri, selama itu untuk kepentingan masyarakat,” tegas legislator dari Fraksi Golkar itu.

Ia pun menekankan bahwa keberpihakan terhadap desa bukan berarti mengabaikan kota, melainkan memastikan seluruh wilayah di Kaltim memperoleh perlakuan yang seimbang dalam pembangunan.

“Kalau kita terus menerus fokus di pusat kota, lantas siapa yang urus daerah pinggiran? Padahal pembangunan sejati dimulai dari bawah,” pungkasnya.(ADV)

penulis : Nurfa | Editor: Redaksi eksistensi