Eksistensi.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sarkowi V Zahry, menegaskan pentingnya menjunjung integritas dan disiplin dalam menjalankan tugas legislatif.
Ia menyebut bahwa DPRD tidak bekerja berdasarkan kepentingan pribadi anggota, tetapi terikat pada sistem hukum dan etika yang ketat.
“Semua anggota dewan punya latar belakang berbeda. Tapi ketika sudah masuk sistem, yang berlaku adalah aturan, bukan ego masing-masing,” ujar Sarkowi, Sabtu (21/6/25).
Menurutnya, keragaman pendidikan dan pengalaman politik di DPRD memang tidak bisa dihindari. Namun, perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas kerja lembaga. Justru, sistem internal seperti tata tertib dan kode etik harus menjadi penyeimbang utama.
“Tidak semua anggota berlatar akademik tinggi atau berpengalaman politik. Tapi itu bukan alasan untuk tidak profesional. Kita semua terikat oleh aturan yang sama,” ujarnya.
Sarkowi juga menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan internal di DPRD sudah berjalan. Badan Kehormatan (BK) memiliki kewenangan untuk memeriksa anggota yang diduga melakukan pelanggaran etik, termasuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
“Saat ini ada dua anggota yang sedang diproses BK. Kalau terbukti melanggar, sanksinya jelas. Kita tidak pandang bulu,” tegasnya.
Kasus yang dimaksud adalah dugaan pelanggaran etika saat rapat dengar pendapat terkait Rumah Sakit Haji Darjat. Meskipun menuai kritik publik, Sarkowi meminta agar masyarakat tidak langsung menghakimi tanpa memahami proses internal yang sedang berjalan.
“Setiap lembaga punya mekanismenya. Kami terbuka, tapi jangan menyimpulkan sesuatu sebelum proses selesai,” katanya.
Ia juga menampik anggapan bahwa DPRD Kaltim bersikap arogan terhadap profesi tertentu. Menurutnya, dialog dan perbedaan pendapat adalah hal biasa dalam forum resmi, selama tetap dalam koridor etika.
“Kita tidak pernah meremehkan profesi mana pun. Tapi dalam forum resmi, semua pihak juga harus saling menghormati,” jelasnya.
Di akhir, Sarkowi mengajak masyarakat untuk terus menjadi mitra kritis DPRD. Pengawasan publik menurutnya sangat penting, namun harus tetap rasional dan berdasarkan fakta.
“Kritik itu sehat, tapi jangan dibangun di atas prasangka. Mari sama-sama jaga demokrasi yang berkualitas,” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi