Eksistensi.id, Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sarkowi V Zahry, menyebut kebijakan terbaru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kembali mengizinkan instansi pemerintah menggelar kegiatan di hotel sebagai peluang pemulihan bagi pelaku usaha hotel kecil yang selama ini terpukul akibat efisiensi anggaran.
“Kebijakan ini memberi napas baru. Tapi jangan sampai hanya hotel-hotel besar yang mendapat manfaatnya. Hotel kecil juga harus diberi ruang,” ujar Sarkowi, Kamis (26/6/25).
Ia menegaskan, saat masa efisiensi anggaran diberlakukan, banyak hotel kecil di Kaltim kehilangan sumber pemasukan utama karena kegiatan dinas pemerintah dialihkan ke gedung milik negara. Akibatnya, sektor perhotelan non-bintang mengalami penurunan okupansi drastis.
Kini, setelah pembatasan dicabut, ia meminta pelaku usaha hotel lokal untuk lebih aktif menjalin komunikasi dengan instansi pemerintah, agar tidak kembali tertinggal dalam persaingan.
“Persaingan tentu akan ketat. Kalau pelaku hotel kecil pasif, mereka bisa kalah start. Harus ada pendekatan dan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi,” jelasnya.
Sarkowi menilai, kegiatan skala kecil seperti bimtek, rapat teknis, dan pelatihan pegawai seharusnya bisa diarahkan ke hotel-hotel lokal. Ia khawatir jika tidak ada intervensi kebijakan, peluang ini akan didominasi lagi oleh hotel-hotel besar.
“Kita tidak bisa berharap keadilan pasar semata. Pemerintah daerah harus ambil peran, mengatur agar manfaat kebijakan ini bisa dirasakan lebih merata, terutama oleh pelaku usaha kecil,” tuturnya.
Ia menekankan, pemulihan sektor perhotelan kecil bukan hanya soal ekonomi, tapi juga bagian dari pemerataan kesempatan usaha.
“Kalau hotel kecil bisa jalan lagi, dampaknya terasa langsung ke tenaga kerja lokal, ke warung sekitar, bahkan jasa transportasi. Ini bukan soal industri hotel semata, tapi ekosistem ekonomi daerah,” pungkasnya.(ADV)
Users Today : 179
Users Yesterday : 381
Views Today : 663
Total views : 285944
Who's Online : 5
