Sedimentasi Mahakam Mengkhawatirkan, DPRD Kaltim Tegaskan Pengerukan Demi Kepentingan Publik

Eksistensi.id, Samarinda — Penumpukan sedimen di Sungai Mahakam semakin mengkhawatirkan. Endapan lumpur yang kian meningkat tidak hanya mengurangi kapasitas aliran air, tetapi juga menyulitkan kapal untuk bermanuver dan merapat, terutama di kawasan pelabuhan yang memiliki peran strategis dalam distribusi logistik di Kalimantan Timur.

Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan mendesak akan pengerukan sedimen secara menyeluruh. Namun, kewenangan penuh atas pengerukan sungai nasional tersebut berada di tangan Kementerian Perhubungan. Di tengah urgensi itu, berkembang pula isu dugaan adanya kepentingan pihak tertentu dalam pelaksanaan pengerukan, yang memicu pertanyaan publik terkait objektivitas serta penentuan prioritas proyek.

Menanggapi dinamika tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menegaskan bahwa pengerukan Sungai Mahakam harus dipandang murni sebagai upaya untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Kalau saya melihatnya, ini murni demi kepentingan masyarakat luas, khususnya untuk keselamatan armada laut seperti ponton yang setiap hari melintas. Sangat berbahaya jika sampai kapal nyangkut di tengah sungai,” ujarnya.

Menurut Subandi, sedimentasi yang tidak tertangani berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap aktivitas pelayaran, distribusi barang, hingga keselamatan transportasi air. Jika kapal besar mengalami kandas, dampaknya tidak hanya merugikan operator, tetapi juga dapat mengganggu arus logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat di sepanjang aliran Mahakam.

Ia menambahkan, Sungai Mahakam merupakan urat nadi transportasi di Kalimantan Timur. Berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari distribusi bahan pokok, hasil pertambangan, perkebunan, hingga mobilitas masyarakat, sangat bergantung pada kelancaran jalur sungai tersebut. Karena itu, pengerukan sedimentasi dinilai sebagai kebutuhan vital, bukan sekadar proyek biasa.

Subandi juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan pengerukan, agar prosesnya benar-benar berjalan sesuai aturan dan tujuan utamanya tetap untuk keselamatan serta kepentingan publik. Transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek dinilai penting untuk menjawab berbagai keraguan yang muncul di tengah masyarakat.

“Yang paling utama adalah aspek keselamatan dan kelancaran transportasi. Jangan sampai ada kepentingan lain yang justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dapat segera mengambil langkah konkret dan terukur dalam menangani sedimentasi di Sungai Mahakam, mengingat peran strategis sungai tersebut bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kalimantan Timur.(adv/dprdkaltim)