Sekda Kukar Dorong OPD Optimalkan Pendapatan Daerah

EKSISTENSI.id.KUKAR. Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara Sunggono mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen dalam menjalakan pembanguan daerah yang bermuara terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Peran Organsasi Perangkat Daerah (OPD) Kutai Kartanegara juga diminta untuk memaksimalkan perannya tidak hanya pada segi pembangunan, namun mampu berinovasi dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah.
Hal tersebut disampaikan Sunggono saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah yang berlangsung di ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar pada Jumat (14/3/2024). “Terima kasih kepada teman-teman Bappeda yang telah menginisiasi kegiatan ini. Forum ini sangat penting agar OPD memahami bahwa pemerintahan bukan hanya soal belanja pembangunan, tetapi juga harus mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah,” ungkapnya.
Di Kutai Kartanegara terdapat 16 OPD yang memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah, dengan menerapkan inovasi serta membangun jiwa wirausaha di setiap OPD.
“ Kukar memiliki potensi besar dalam berbagai sumber pendapatan, seperti pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Retribusi Pajak Non-Kendaraan Bermotor (RIPENKB). Namun, untuk optimalisasi pendapatan itu perlunya validasi data yang akurat dan mutakhir, agar tidak hanya mengandalkan data lama.”terangnya.
Menurutnya pembangunan harus dirancang secara jangka panjang. Selain itu, Sunggono menyoroti program rumah tidak layak huni yang selama ini dibangun tanpa mempertimbangkan kepemilikan Bukti Pemilikan Properti (BPP). Ia mengatakan, sebelum pembangunan rumah dilakukan, warga perlu didata untuk mengetahui apakah memiliki BPP atau tidak. Jika belum, harus ada solusi agar mereka mendapatkan hak atas tanah, sehingga dapat berkontribusi pada pendapatan daerah melalui pajak.
Selain itu peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mempermudah perizinan usaha. Ia mencontohkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang sebelumnya kurang diminati, Dengan kebijakan menggratiskan pendaftaran pertama sertifikasi tanah, lebih banyak warga yang mengurus sertifikat, yang pada akhirnya meningkatkan transaksi jual beli tanah dan pendapatan dari BPHTB.
Di sisi lain, Sunggono juga menekankan pentingnya memanfaatkan aset daerah. Aset seperti Karang Melenu dan kolam renang Junjung Buyah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan karena kerusakan. Namun, setelah evaluasi dan perbaikan dilakukan, aset-aset tersebut kini dapat kembali digunakan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.(adv)