Sekolah Baru Mendesak Dibangun di Balikpapan, Demi Akses Pendidikan Merata dan Terjangkau

Eksistensi.id, Samarinda – Desakan untuk segera membangun sekolah menengah baru di Kota Balikpapan semakin menguat, menyusul keterbatasan daya tampung SMA negeri yang hanya mampu menampung separuh dari total lulusan SMP setiap tahunnya.

Kondisi ini dinilai menghambat akses pendidikan yang layak, khususnya bagi siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Baba, menegaskan bahwa pembangunan unit sekolah baru (USB) harus menjadi prioritas agar semua lulusan SMP memiliki kesempatan yang setara dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK tanpa terkendala biaya tinggi.

“Bayangkan, dari 12.500 lulusan SMP setiap tahun di Balikpapan, yang tertampung di SMA negeri hanya sekitar 51 persen. Artinya, hampir separuh harus ke swasta yang biayanya tidak sedikit,” ujar Baba, Selasa (8/7/25).

Ia menyoroti bahwa siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri kerap kali menghadapi kesulitan biaya di sekolah swasta, terutama karena adanya pungutan uang gedung yang cukup besar. Situasi ini berisiko memperlebar kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi.

Untuk menjembatani kondisi tersebut, Baba mengusulkan dua langkah strategis. Pertama, mempercepat pembangunan sekolah baru oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Kedua, membuka kemungkinan subsidi pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi siswa di sekolah swasta.

“Kami minta SMA dan SMK baru segera dibangun di Balikpapan. Tapi sambil menunggu, BOSDA bisa jadi solusi antara, terutama untuk membantu siswa yang terpaksa ke swasta karena tidak tertampung di negeri,” ujarnya.

Menurut Baba, DPRD Kaltim telah menyampaikan langsung permintaan pembangunan sekolah baru kepada Pemprov.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap distribusi dan daya tampung SMA/SMK di seluruh kabupaten/kota sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif.

“Kita tidak bisa terus membiarkan akses pendidikan ditentukan oleh seberapa mampu orang tua membayar. Pendidikan menengah harus bisa diakses siapa saja, dari latar belakang ekonomi manapun,” tegasnya.

Dengan realisasi pembangunan sekolah baru, diharapkan tak ada lagi siswa yang harus tertinggal hanya karena keterbatasan daya tampung atau tingginya biaya pendidikan.

“Ini soal keadilan sosial. Semua anak punya hak untuk bersekolah di tempat yang layak, dengan biaya yang terjangkau,” tutup Baba.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi