Eksistensi.id, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi, mengajukan kritik terkait kebijakan batas usia dalam program beasiswa unggulan Gatispol.
Ia menilai ketentuan tersebut membatasi peluang masyarakat, khususnya bagi yang ingin melanjutkan studi jenjang S2 dan S3.
Menurut Darlis, walau Gatispol merupakan langkah strategis di awal kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, beberapa regulasi teknis, terutama soal batas usia, harus segera direvisi agar lebih inklusif.
“Banyak calon penerima dengan potensi akademik tinggi terhambat hanya karena batas usia yang terlalu ketat. Ini jadi perhatian utama kami,” ujarnya.
Politisi PAN ini menambahkan, penyesuaian kebijakan di tahun pertama pemerintahan baru wajar terjadi, tetapi tidak boleh mengorbankan akses pendidikan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kapasitas diri.
Ia mendorong Pemprov Kaltim untuk merancang kebijakan yang lebih fleksibel mulai tahun kedua masa jabatan.
Selain itu, Darlis mengingatkan pentingnya peningkatan anggaran pendidikan agar program Gatispol tidak hanya berlanjut, tapi juga mampu menjangkau lebih banyak penerima beasiswa.
“Fokus harus beralih dari sekadar menjalankan program, ke membuka akses pendidikan seluas-luasnya,” katanya.
Darlis berharap sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam penganggaran dan kebijakan provinsi di tahun-tahun mendatang, demi menciptakan peluang belajar yang lebih merata bagi masyarakat Kaltim.(ADV)
Penulis : Nurfa | Editor: Eka Mandiri