Eksistensi.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menegaskan bahwa pemerataan layanan kesehatan di daerah tidak bisa hanya mengandalkan fasilitas pemerintah.
Menurutnya, kemitraan yang sehat dengan rumah sakit swasta justru menjadi peluang untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.
“Keterlibatan sektor swasta bukan ancaman, melainkan solusi. Biarkan rumah sakit swasta berkembang, itu justru meringankan beban pemerintah,” ujar Sigit, Selasa (12/8/25).
Sigit menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan program kesehatan gratis seperti GratisPol dan JosPol yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan.
Berdasarkan temuan di lapangan saat reses, ia menemukan keluhan pasien BPJS yang merasa mendapat perlakuan berbeda dibanding pasien umum, baik di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta.
“Tambahan tenaga kesehatan dan anggaran besar tidak otomatis menjamin kualitas pelayanan. Kalau masyarakat masih merasa diperlakukan seperti warga kelas dua, berarti ada yang harus diperbaiki,” tegasnya.
Ia mencontohkan kasus di Balikpapan, di mana pasien BPJS lebih memilih berobat ke rumah sakit swasta karena merasa mendapatkan pelayanan yang lebih menghargai.
Hal ini, menurutnya, menjadi sinyal bahwa kerja sama pemerintah dengan pihak swasta perlu ditingkatkan, bukan dipandang sebagai persaingan.
“Yang terpenting adalah memastikan, di mana pun masyarakat berobat, mereka mendapat pelayanan yang layak. Ini bukan sekadar soal perputaran uang, tetapi soal tanggung jawab pelayanan publik,” katanya.
Sigit juga mengingatkan agar visi dan misi pemerintah daerah di sektor kesehatan tidak berhenti di slogan. Ukuran keberhasilan, tegasnya, harus dilihat dari kepuasan masyarakat, bukan hanya dari besar anggaran atau jumlah program.
“Masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa, mereka hanya ingin dihargai sebagai manusia. Itu saja,” pungkasnya.(ADV)