Eksistensi.id, Samarinda – Lonjakan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang menembus angka Rp2,5 triliun memantik kritik dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kaltim, Damayanti, yang menilai angka Silpa yang tinggi merupakan indikasi bahwa banyak kebutuhan masyarakat belum terpenuhi secara maksimal akibat lemahnya perencanaan dan eksekusi anggaran.
“Silpa sebesar itu bukan hanya soal angka tak terpakai, tapi sinyal bahwa ada hak publik yang tertunda pemenuhannya. Dana yang seharusnya bergerak untuk masyarakat justru mengendap,” ujar Damayanti, Sabtu (28/6/25).
Menurutnya, dana dalam jumlah besar itu semestinya difokuskan ke sektor strategis, terutama penyediaan infrastruktur dasar seperti fasilitas pendidikan. Ia mencontohkan kondisi di kota besar seperti Balikpapan yang masih menghadapi persoalan kekurangan sarana sekolah.
“Kalau di kota seperti Balikpapan saja masih banyak kekurangan, bisa dibayangkan bagaimana kondisi di daerah lain. Anggaran itu mestinya bisa menjadi solusi, tapi malah mengendap,” katanya.
Damayanti menyebut, akar persoalan terletak pada lemahnya akurasi dalam penyusunan anggaran dan kurangnya perhatian terhadap kemampuan serapan perangkat daerah. Tanpa perencanaan yang matang dan berbasis kondisi teknis di lapangan, program-program berpotensi gagal direalisasikan sesuai target.
“Perencanaan anggaran tidak bisa dilakukan di atas kertas saja. Harus mempertimbangkan kapasitas dan kesiapan di lapangan. Kalau tidak, yang terjadi adalah Silpa berulang setiap tahun,” tambahnya.
Ia menggarisbawahi bahwa publik tidak bisa terus menunggu, sementara pembangunan tersendat oleh sistem birokrasi yang tidak efisien. Oleh karena itu, Damayanti mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim melakukan pembenahan menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Silpa bukan sekadar saldo, tapi jarak antara harapan publik dan realisasi kebijakan. Kita tidak boleh terus abai terhadap sinyal ini,” tegasnya.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa Fraksi PKB berpandangan anggaran publik harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan konkret dan pembangunan yang terasa dampaknya.
“Anggaran itu milik rakyat, maka harus dikembalikan dalam bentuk manfaat nyata, bukan sekadar angka di laporan,” pungkasnya.(ADV)