Eksistensi.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Giaz, menyoroti berbagai permasalahan yang masih menghambat kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) atau BUMD dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, meski Perusda diharapkan menjadi ujung tombak dalam peningkatan PAD, masih banyak perusahaan daerah yang belum berjalan optimal bahkan menghadapi persoalan hukum dan manajerial.
“Perusda ini seharusnya menjadi ujung tombak daerah untuk menghasilkan PAD. Tapi kenyataannya banyak yang bermasalah. Seperti BKS, yang saat ini masih kami pantau karena sedang berurusan dengan kejaksaan terkait temuan sebelumnya,” ungkap Giaz.
Ia menegaskan bahwa Komisi II DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan ketat serta membangun komunikasi aktif dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan setiap potensi daerah dapat digarap secara maksimal dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Potensi alam Kaltim sangat besar. Kalau dikelola dengan baik dan profesional oleh Perusda, maka kontribusinya terhadap PAD akan sangat signifikan,” ujarnya.
Tak hanya membahas persoalan Perusda, Giaz juga menyinggung tentang persoalan layanan transportasi online di Kaltim yang masih sering memicu konflik antar pelaku usaha.
Sebagai solusi, ia mengusulkan pengembangan ojek online lokal yang bisa dikembangkan dan dikendalikan oleh pemerintah daerah.
“Kenapa tidak dibuat saja ojek online khusus Kaltim? Dengan pengelolaan lokal, tarif bisa disesuaikan, operasional lebih terkendali, dan yang paling penting memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan daerah,” katanya.
Ia meyakini, kunci keberhasilan pengelolaan potensi daerah baik melalui Perusda maupun layanan publik lainnya adalah transparansi, inovasi, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat lokal.
“Kalau semua dikelola secara profesional dan berpihak pada masyarakat, bukan hanya PAD yang meningkat, tapi juga kesejahteraan rakyat Kaltim yang akan terdongkrak,” pungkasnya.(ADV)
Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi