Eksistensi.id, Samarinda – Fenomena akun anonim dan buzzer yang menyerang balik masyarakat saat melontarkan kritik terhadap pemerintah mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis.
Ia menilai praktik semacam itu berpotensi membungkam suara rakyat dan merusak iklim demokrasi.
“Publik berhak menyampaikan pendapat. Jika kritik dibalas dengan serangan, kepercayaan terhadap pemerintah justru runtuh,” ujar Ananda, Sabtu (21/6/25).
Menurut politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu, keberadaan buzzer yang terkoordinasi untuk menggiring opini publik bukan lagi sekadar dinamika media sosial, melainkan sudah menjadi ancaman terhadap ruang dialog yang sehat.
Ia membedakan antara ekspresi organik warga dengan aktivitas sistematis untuk membungkam suara kritis.
“Buzzer organik yang menyuarakan opini pribadi masih bisa diterima. Tapi jika dijadikan alat untuk menekan kritik, itu berbahaya dan harus dihentikan,” tegasnya.
Ananda juga menyoroti pentingnya sikap dewasa dalam menghadapi kritik, terutama menjelang momentum politik seperti Pilkada dan di tengah posisi Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
“Alih-alih menyerang balik, pemerintah seharusnya hadir dengan keterbukaan dan dialog. Tekanan hanya menciptakan jurang antara rakyat dan negara,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari kepedulian, bukan bentuk perlawanan. Jika masyarakat masih mau bersuara, itu berarti mereka masih peduli terhadap arah pembangunan.
“Pembangunan tak cukup diukur dari beton dan gedung. Ukur juga dari sejauh mana suara rakyat didengar,” tuturnya.
Ananda berharap seluruh pihak, termasuk aparatur dan elite politik, dapat memahami bahwa demokrasi yang sehat tidak akan tumbuh dari kebisuan paksa, tetapi dari keberanian menerima perbedaan pandangan.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi