Eksistensi.id, Samarinda – Rendahnya budaya membaca di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai bahwa literasi belum mendapatkan tempat yang layak dalam kultur masyarakat maupun dalam prioritas kebijakan pemerintah daerah.
“Minat baca masih tergolong rendah. Pemerintah harus bisa memberi contoh langsung, menunjukkan bahwa literatur adalah jalan penting untuk membuka wawasan,” tegas Puji.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda, indeks Tingkat Gemar Membaca (TGM) warga hanya mengalami kenaikan tipis dari 69,46 poin (2023–2024) menjadi 71,04 poin pada 2024–2025.
Bagi Puji, angka ini belum mencerminkan perbaikan signifikan terhadap iklim literasi di kota tersebut.
Ia menilai, kondisi ini terjadi karena tidak adanya regulasi yang kuat untuk mendorong kerja struktural Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip). Tanpa payung hukum yang mendukung, inovasi akan sulit berkembang.
“OPD tidak bisa bergerak maksimal jika tidak ditopang aturan yang jelas. Perlu keberanian dari pemerintah untuk menginisiasi regulasi literasi yang konkret,” paparnya.
Puji juga mengungkap bahwa banyak program literasi terhambat akibat minimnya dukungan anggaran, terutama pasca adanya efisiensi dari pemerintah pusat. Hal ini membuat Dispusip berada dalam posisi sulit untuk melahirkan program-program inovatif.
“Kalau anggaran tersendat terus, bagaimana bisa Dispusip menggerakkan masyarakat? Literasi butuh intervensi nyata, bukan hanya wacana,” ujarnya.
Meski demikian, Puji menegaskan bahwa kesadaran literasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat pun harus membangun budaya baca sejak dari rumah, sekolah, hingga komunitas-komunitas sosial.
“Buku adalah fondasi mencetak SDM unggul. Kalau kita abai terhadap literatur, jangan harap bisa melahirkan generasi yang mampu bersaing,” pungkasnya.(ADV)