Subandi: Pendidikan Gratis hingga S3, Langkah Berani yang Berdampak Nyata

Eksistensi.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas cakupan program Gratispol ke sektor pendidikan, dan kebijakan ini dinilai sebagai langkah transformatif oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi.

Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya terobosan administratif, tetapi bentuk keberpihakan nyata terhadap masyarakat. “Ini kebijakan yang sangat progresif.

Pendidikan gratis dari SMA hingga S3 benar-benar meringankan beban keluarga dan membuka peluang ekonomi jangka panjang,” ujarnya.

Program yang diresmikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, pada 21 April 2025 itu memperluas layanan dari semula hanya di bidang kesehatan menjadi mencakup pendidikan menengah dan tinggi. Bantuan diberikan kepada siswa dan mahasiswa berdasarkan jenjang dan bidang studi.

Bagi Subandi, manfaat program ini tak berhenti di meja kampus. Ia melihatnya sebagai solusi nyata terhadap beban pengeluaran rumah tangga yang selama ini terkuras untuk biaya pendidikan anak.

“Selama ini, banyak orang tua harus memotong pengeluaran penting lain demi pendidikan. Sekarang, alokasi dana rumah tangga bisa lebih fleksibel dan sehat,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap pendekatan anggaran Pemprov yang kini lebih difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia ketimbang proyek fisik semata.

Menurutnya, dengan potensi fiskal Kaltim, kebijakan ini sangat mungkin dijalankan.

“Hanya sekitar Rp2 triliun dibutuhkan untuk menjamin pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh warga. Dengan pendapatan daerah kita, itu bukan hal mustahil,” tegasnya.

Subandi pun mendorong pemerintah untuk tak berhenti di jenjang SMA dan perguruan tinggi saja.

Ia berharap pembiayaan pendidikan gratis ke depan bisa menjangkau seluruh jenjang, termasuk pendidikan dasar, agar tidak ada anak Kaltim yang terhenti pendidikannya karena alasan ekonomi.

Untuk mengikuti program ini, warga bisa mendaftar melalui situs gratispol.kaltimprov.go.id, dengan syarat memiliki KTP dan KK Kaltim, berdomisili minimal tiga tahun, dan belum menerima bantuan pendidikan dari program lain.

“Ini bukan sekadar program bantuan, tapi arah kebijakan jangka panjang. Kami di DPRD akan terus memastikan program ini tepat sasaran dan berlangsung konsisten,” tutupnya.(ADV)

Penulis: Nurfa | Editor: Redaksi eksistensi