Eksistensi.id, Samarinda – Ketua Badan Kehormatan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menilai bahwa kondisi sosial masyarakat Kaltim masih jauh dari cita-cita kesejahteraan meski provinsi ini dikenal kaya sumber daya alam dan tengah menjadi sorotan karena pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut anggota Komisi III DPRD Kaltim sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS itu, ketimpangan sosial masih terasa jelas, terutama di wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan sebagian Kutai Timur.
“Masih banyak saudara kita di daerah terpencil yang belum mendapat akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur layak. Padahal Kaltim disebut-sebut sebagai daerah kaya,” tegas Subandi.
Ia menyoroti masih tingginya angka kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta persoalan hukum yang kerap dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil.
“Banyak yang beranggapan hukum kita tajam ke bawah, tumpul ke atas. Persepsi ini harus diubah, karena keadilan adalah fondasi negara hukum,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat, angka kemiskinan memang turun dari 5,78 persen pada Maret 2024 menjadi 5,17 persen pada Maret 2025 atau sekitar 199.710 jiwa.
Namun, Subandi menilai penurunan itu belum menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di kawasan pedalaman.
“Kalau kita bicara perjuangan hari ini, bentuknya adalah bagaimana melawan kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Faktanya, masyarakat miskin kita masih banyak dan tingkat penghasilan masih rendah,” katanya.
Subandi menekankan, tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat bukan hanya di pundak pemerintah, tetapi harus melibatkan seluruh elemen bangsa.
“Kemerdekaan sejati tidak akan tercapai jika masyarakat masih hidup dalam keterbatasan. Kita harus melanjutkan perjuangan para pendahulu dengan menghadirkan keadilan, mencerdaskan bangsa, dan mensejahterakan rakyat,” pungkasnya.(ADV)
Users Today : 83
Users Yesterday : 387
Views Today : 560
Total views : 201076
Who's Online : 3
