Sugiyono Desak Percepatan Jalan Poros Kutai Barat–Mahulu

Eksistensi.id, Samarinda — Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sugiyono, kembali mengangkat pentingnya percepatan pembangunan jalan poros Kutai Barat–Mahakam Ulu (Mahulu) sebagai isu strategis dalam penyusunan APBD Kaltim 2026.

Ia menilai keterisolasian Mahulu akibat minimnya akses darat sudah terlalu lama dibiarkan.

“Warga Mahulu sudah lama menunggu infrastruktur dasar seperti jalan. Ini bukan soal mewah-mewahan, ini soal keadilan pembangunan yang seharusnya merata,” ujar Sugiyono, Kamis (26/6/25).

Menurutnya, jalan poros ini akan menjadi urat nadi bagi kehidupan masyarakat Mahulu yang selama ini hanya mengandalkan jalur sungai dan udara. Selain mahal, dua moda transportasi tersebut tidak memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik secara merata.

“Selama ini pembangunan terlalu terkonsentrasi di kota dan wilayah pesisir. Mahulu seolah dibiarkan tertinggal. Tanpa jalan darat, bagaimana pendidikan dan layanan kesehatan bisa menjangkau masyarakat secara maksimal?” tegasnya.

Sugiyono menyebut, proyek ini harus masuk dalam skala prioritas provinsi, bukan hanya karena urgensinya, tetapi juga karena dampak luas yang ditimbulkan jika akses terbuka.

Komisi III, katanya, siap mengawal prosesnya mulai dari penganggaran hingga realisasi teknis di lapangan.

Ia juga menegaskan perlunya sinergi lintas instansi antara Pemerintah Provinsi, Balai Jalan Nasional, dan pemerintah kabupaten agar proyek tersebut tidak mandek dalam tahap perencanaan.

“Kami tidak ingin ini hanya jadi wacana tahunan. Harus ada eksekusi nyata. Kalau serius mau pemerataan, konektivitas wilayah seperti Mahulu harus jadi prioritas nyata, bukan hanya di dokumen perencanaan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Sugiyono menyoroti potensi dampak ekonomi yang bisa diraih dari pembukaan akses ini. Mulai dari efisiensi logistik, kelancaran mobilitas warga, hingga munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan.

“Konektivitas darat akan membuka banyak pintu: pasar, pendidikan, layanan kesehatan, dan juga peluang investasi. Ini akan memperkuat ketahanan wilayah perbatasan,” jelasnya.

Ia menilai, dalam konteks pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), Mahulu seharusnya tidak dibiarkan terisolasi. Jalan poros Kutai Barat–Mahulu diyakini dapat menjadi koridor penting untuk memastikan semua wilayah ikut terhubung dan mendapatkan dampak ekonomi secara berkeadilan.

“Pembangunan IKN tidak boleh menyisakan ketimpangan. Jalan poros ini adalah jembatan pemerataan, bukan hanya antarwilayah, tapi juga antarwarga di Kaltim,” tutupnya.(ADV)