Sugiyono: Putus Sekolah dan Biaya Pendidikan Masih Jadi Jeritan Rakyat di Tiap Reses

Eksistensi.id, Samarinda — Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sugiyono, kembali menyoroti masalah klasik yang terus muncul di setiap masa reses, yakni keluhan masyarakat terkait biaya pendidikan dan tingginya angka putus sekolah.

Menurutnya, kendati berbagai program bantuan telah diluncurkan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan yang layak masih belum sepenuhnya terjangkau oleh semua kalangan, khususnya keluarga pra sejahtera.

“Setiap kali kami turun ke dapil, keluhannya hampir selalu sama. Ada anak yang tak bisa lanjut SMA karena tidak punya biaya, atau mahasiswa yang mandek di tahap skripsi karena tak mampu bayar,” ungkap Sugiyono, Selasa (24/6/25).

“Artinya, ini masalah belum tuntas, meskipun program pendidikan gratis sudah lama dikampanyekan,” lanjutnya.

Ia menyebut kondisi ini ironis, terutama di tengah narasi pembangunan yang kerap digembar-gemborkan pemerintah.

Menurutnya, banyak kebijakan pengentasan kemiskinan masih terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur, sementara pendidikan dan kesehatan dasar justru kurang mendapatkan perhatian mendalam.

“Kalau ingin memutus rantai kemiskinan, ya anak-anak harus sekolah dan kuliah. Jangan sampai ekonomi menjadi penghalang masa depan mereka,” tegasnya.

Sugiyono mengungkapkan, nilai bantuan yang dibutuhkan terkadang tidak besar, namun karena tidak ada intervensi, siswa atau mahasiswa terpaksa berhenti menempuh pendidikan. Ia menyebut ini sebagai kegagalan sistemik dalam menjamin hak dasar rakyat.

Tak hanya pendidikan, keluhan lain yang konsisten muncul saat reses adalah masalah stunting dan akses kesehatan ibu-anak. Masyarakat masih mengeluhkan kurangnya edukasi gizi dan terbatasnya layanan kesehatan di tingkat dasar.

“Stunting ini bukan cuma soal makanan, tapi soal pola hidup dan pendidikan keluarga. Jadi, pada dasarnya, ini juga soal pendidikan,” jelasnya.

Ia mendorong agar seluruh hasil reses tak hanya ditumpuk menjadi laporan tahunan, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, terutama dalam penyusunan anggaran yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

“Kalau aduan warga tidak pernah berubah setiap tahun, berarti kita belum menyentuh akar persoalan. Pendidikan dan kesehatan itu pondasi utama kalau kita ingin Kalimantan Timur benar-benar bangkit,” pungkasnya.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi