Wacana Setop Anggaran Media dari Pokir, DPRD Kaltim Belum Ambil Keputusan Final

Eksistensi.id, Samarinda – Isu penghentian alokasi anggaran bagi media dari dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mencuat dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri pers. Namun, DPRD memastikan bahwa keputusan tersebut belum bersifat final.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Immanuel, menyatakan bahwa pembahasan soal penghentian dukungan anggaran media masih berlangsung secara internal. Ia meminta publik, terutama insan pers, untuk tidak terburu-buru menyimpulkan keputusan akhir.

“Masih dibahas, nanti dalam proses akan kita sampaikan. Masih di dalam pembahasan, belum final,” kata Ekti.

Sebelumnya, isu penyetopan anggaran mencuat usai rapat pimpinan DPRD yang melibatkan Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan Ketua Badan. Sejumlah sumber menyebut permintaan itu berasal langsung dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan diyakini berkaitan dengan situasi pascainsiden viral yang melibatkan ajudan pimpinan di Gedung Gajah Mada.

Anggota DPRD Kaltim, Fuad, secara terbuka menilai langkah ini mengandung muatan politis dan tidak berdiri di atas semangat kemitraan antara lembaga publik dan media massa.

Menanggapi dinamika ini, Ekti menekankan pentingnya media dalam sistem demokrasi dan pembangunan. Ia menyebut peran media tak sekadar sebagai mitra informasi, tetapi juga jembatan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat luas.

“Saya tidak pernah jauh dari media. Karena salah satu proses yang menyampaikan kegiatan kita kepada masyarakat itu media,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ekti menyatakan bahwa dukungan kepada media tak semata soal anggaran, tetapi soal pengakuan terhadap peran strategis media dalam menyampaikan transparansi, edukasi, dan kontrol sosial.

Sebagai sosok yang pernah memimpin KNPI dan KONI Kaltim, Ekti mengaku telah lama membangun hubungan erat dengan media sebagai mitra kerja.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik antara pemerintah dan insan pers agar komunikasi publik berjalan dengan sehat.

Dalam perbincangan santai bersama jurnalis, Ekti sempat melontarkan gurauan yang menyiratkan perlunya menjaga harmoni.

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Gubernur terkait alasan dan dasar pertimbangan penghentian anggaran media.

Meski demikian, DPRD Kaltim memastikan bahwa seluruh masukan akan dikaji secara menyeluruh.

Ekti menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk berdialog langsung dengan insan pers demi mencapai kebijakan yang tidak merugikan satu sama lain.(ADV)